kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Syarat rekonsiliasi Amien Rais, Surya Paloh ngalah


Rabu, 24 Juli 2019 / 09:02 WIB
Syarat rekonsiliasi Amien Rais, Surya Paloh ngalah


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

NEWSMAKER -  Selama awal pekan ini, Amien Rais menjadi berita karena pernyataannya perihal syarat koalisi 55:45. Adapun Surya Paloh terkait pertemuan empat ketua umum partai koalisi di kediamannya. Inilah tokoh yang membuat kita tidak bisa berpaling. 

Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) 

Waduh, Amien Rais mengajukan syarat untuk berkoalisi. Politisi gaek ini mengajukan formula 55:44 untuk berkoalisi. Kendati diucapkan pada Sabtu (20/7), ucapan Amien ini mendapat perhatian cukup besar dari khalayak. Buktinya hingga Senin (22/7) dan Selasa (23/7) masih banyak komentar perihal pernyataan itu. Malah,  Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo sampai perlu “menafsirkan” ucapan Amien. 

Baca Juga: Beda dengan Amien Rais, Zulkifli Hasan sebut dukung Jokowi tak mesti bersyarat

Dradjad menjelaskan, usul pembagian kursi dalam pemerintahan sebesar 55:45 mengacu pada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  "Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen, itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad. Dengan demikian, jika sebanyak 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, dukungan terhadap pemerintah menjadi 100 persen. "(Pernyataan Amien Rais) mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk tentunya jemaah 212," ujar Dradjad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7). 

Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan dua syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua syarat itu ialah diterimanya ide yang diajukan kubu Prabowo dan pembagian kursi 55:45. Pernyataan Amien tentu saja mengundang  tanggapan para tokoh yang terkait dengan koalisi. 


Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Jazilul Fawaid
"Negara ini perlu bersama-sama dibangun tapi tidak dengan cara transaksional dengan cara politik dagang sapi, tapi dengan cara negarawan." 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Zulkifli Hasan 
"(Seharusnya) enggak pakai syarat-syarat. Ingat, yang berdaulat itu rakyat. Rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih. Siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara." 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
"Kita kan tidak mengenal power sharing sebagaimana sistem parlementer." 

Ketua DPP Perindo Arya Sinulingga
"Mengenai koalisi yang pasti kita berharap yang masuk kabinet adalah orang-orang yang memang berkeringat membantu Pak Jokowi. Itu clear dan jelas. Sampai ada yang meminta 45 atau 55 kontribusinya apa terhadap permintaan seperti itu?" 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid 
"Sudahlah, Pak Jokowi berikan itu (posisi menteri) kepada rekan-rekan 01. Dan menurut saya, 02 karena tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar kabinet."

Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem 

"Ngalah itu artinya ya sudah lah adik-adik junior yang memimpin MPR lah," ungkapnya Surya Paloh terkait wacana pembagian kursi Ketua MPR. Ya, Surya Paloh memang menjadi sentral dari pemberitaan pertemuan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Soeharso Monoarfa, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Padahal dalam pertemuan itu tidak membahas persoalan tersebut. "Pembahasan MPR belum ya. Namun yang penting, saya sebagai senior harus mengalah," ujar Surya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7).    

Politisi yang hadir dalam pertemuan itu pun sepakat tidak ada tidak ada pembahasan terkait kursi Ketua MPR. Muhaimin menuturkan, polemik terkait kursi Ketua MPR kini seolah-seolah diinterpretasikan sebagai jabatan yang direbutkan oleh antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Kita diadu seolah-olah rebutan apa, padahal enggak ada sama sekali. Enggak ada perebutan antara partai koalisi," kata Muhaimin sebagaimana ditulis Kompas.com.   

Muhaimin Iskandar mengaku tidak ada pembahasan yang serius dalam pertemuannya dengan Paloh. Muhaimin bilang, saat ini KIK membutuhkan kesolidan.   "Pokoknya solid dulu, enggak ada gesekan, pokoknya mempersolid barisan, solidkan barisan dulu," ucap Muhaimin. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×