Provinsi dengan Angka Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia

Kamis, 28 Agustus 2025 / 12:20 WIB

ILUSTRASI. Provinsi dengan Angka Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.

Sumber: Badan Pusat Statistik,Kementerian Kesehatan RI | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia pernikahan minimal menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik ini masih marak, terutama di beberapa wilayah.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks yang dihadapi anak-anak perempuan di berbagai daerah.

Dampaknya pun luas, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan yang terhenti, hingga kemiskinan yang sulit diputus.

Oleh karena itu, penurunan angka pernikahan anak memerlukan strategi komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga.

Potret Nasional dan Perbedaan Antar-Provinsi

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, proporsi nasional perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun berada di angka 5,90%.

Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 6 dari 100 perempuan usia muda menikah sebelum mereka cukup umur. Angka ini juga menunjukkan tantangan besar di tengah berbagai upaya yang telah dilakukan.

Yang menarik, terdapat disparitas yang signifikan antar-provinsi. Berdasarkan data, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan proporsi tertinggi mencapai 14,96%, yang berarti hampir satu dari tujuh perempuan di provinsi tersebut menikah sebelum usia 18 tahun.

Diikuti oleh Papua Selatan (14,24%) dan Sulawesi Barat (10,71%). Angka tinggi lainnya juga terlihat di provinsi-provinsi seperti Kalimantan Barat (10,05%), Kalimantan Tengah (9,89%), dan Sulawesi Tenggara (9,4%).

Tingginya angka di wilayah ini sering kali disebabkan oleh faktor budaya, tradisi, dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda.

Di sisi lain, beberapa provinsi menunjukkan angka yang sangat rendah. DI Yogyakarta memiliki proporsi terendah, hanya 0,64%.

Disusul oleh DKI Jakarta (1,68%), Sumatera Utara (1,81%), dan Kepulauan Riau (2,89%). Angka yang lebih rendah di wilayah ini umumnya berkorelasi dengan tingkat pendidikan, akses ekonomi yang lebih baik, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan dampak negatif pernikahan dini.

Dampak dan Tantangan

Pernikahan dini membawa dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan. Secara kesehatan, menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pernikahan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi saat hamil dan melahirkan, serta risiko kesehatan reproduksi lainnya.

Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini cenderung putus sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mengembangkan diri dan meraih masa depan yang lebih baik menjadi terbatas. Ini pada akhirnya juga berkontribusi pada lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Selain itu, pernikahan dini juga sering kali menyebabkan masalah sosial dan psikologis, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kesiapan mental yang belum matang untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.

Langkah untuk Penurunan Angka

Penurunan angka pernikahan dini memerlukan upaya multisektor. Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, perlu terus melakukan edukasi tentang dampak pernikahan dini baik di sekolah maupun di masyarakat.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan, juga menjadi kunci agar anak perempuan memiliki pilihan masa depan selain menikah di usia muda.

Tonton: Beban Bengkak, XLSmart Telecom (EXCL) Rugi Rp 1,22 Triliun di Semester I-2025

Selain itu, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media sangat penting untuk mengubah stigma dan norma sosial yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar.

Penguatan ekonomi keluarga juga bisa menjadi solusi, karena kemiskinan sering kali menjadi salah satu pemicu utama pernikahan dini.

Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan kasus pernikahan anak di Indonesia dapat terus ditekan. Ini adalah investasi penting untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan berdaya.