Sumber: Kompas.com | Editor: Tri Adi
KONTAN.CO.ID - NEWSMAKERS. Pengumuman ibu kota baru membuat Jokowi menjadi berita. Wapres Jusuf Kalla menyindir penerima bintang Mahaputra. Yenti garnasih membantah ketidaknetralannya. Inilah Para tokoh yang membuat kita tidak bisa berpaling.
Joko Widodo, Presiden RI
Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. "Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.
Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Jokowi menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan dorong partisipasi swasta, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah-badan usaha.
Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru. Wilayah itu di antaranya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.
Berita pemindahan ibu kota oleh Jokowi menghiasi semua halaman media pada Senin (26/8) dan Selasa (27/8). Berita lain mengenai Jokowi di antaranya menyangkut kunjungan Raja Malaysia.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI
Berita mengenai Jusuf Kalla menyangkut beragam hal pada Senin (26/8) dan Selasa (27/8). Yang mendapat perhatian adalah berita Jusuf Kalla menyindir seorang pengusaha penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra yang ingkar janji membantu pemerintah dalam proses rekonstruksi pasca-gempa di Nusa Tenggara Barat ( NTB) dan Sulawesi Tengah.
"Ada tokoh pengusaha yang sudah dapat bintang (Mahaputra) ke mana-mana karena isi hebat menggema (akan membantu daerah bencana), sudah janji kiri kanan (tapi) tidak ada realisasinya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden.
Bahkan, kata Kalla, akibat pengusaha tersebut ingkar janji, Gubernur NTB dan Sulawesi Tengah mengiriminya surat keluhan. Gubernur kedua provinsi itu mengeluh lantaran pembangunan rumah bagi korban gempa dan tsunami di wilayah mereka terhambat.
"Harus dievaluasi untuk memberikan bintang-bintang, evaluasi, tidak sembarang itu. Sudah setahun apa-apa tidak ada satu sen pun yang (diberi). Padahal, wah, berbunga-berbunga semua orang di sana, tempat lain juga begitu, PMI juga kena. Untung saya tidak minta apa-apa," ujar Kalla.
"Jadi jangan juga percaya orang yang merasa begitu, peringatan juga pada orang-orang pengusaha yang suka janji kiri kanan merasa langsung dikasih (Bintang) Mahaputra. Padahal tidak ada. Mestinya dievaluasi kembali, bisa ditarik lagi itu bintang," lanjut Kalla.
Mengenai pemindahan ibu kota, Jusuf Kalla menyatakan pemindahan ibu kota baru usulan. "Pertama, Presiden mencalonkan, karena yang nanti menetapkan bersama-sama itu pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah itu tak sepihak. Ini calon ibu kota, dan nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).
Kalla mengatakan pemindahan ibu kota harus dikaji secara mendalam dan komprehensif, dari aspek lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Kajian itu nantinya disusun dalam bentuk RUU yang akan dibahas bersama DPR.
Kalla mengatakan proses pemindahan ibu kota masih sangat panjang. Kalla menuturkan, pemindahan ibu kota dilakukan dengan hati-hati dan sesuai peraturan perundang-undangan. "Ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati," ujar Kalla.
Yenti Garnasih, Ketua Pansel Capim KPK
Banyaknya kritik yang dilayangkan kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Garnasih mengaku sakit hati. "Tidak apa-apa, sejak awal tidak masalah. Kalau dibilang sakit hati, ya sakit hati. Siapa yang enggak ya kan?" ujar Yenti usai seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8).
"Mereka menuduh kami tidak netral. Begitu saya katakan, mereka anti-polisi dan jaksa mereka mengatakan, jangan dong Yenti menduga seperti itu," kata dia lagi. Padahal, menurut Yenti, polisi atau jaksa diperbolehkan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berdasarkan undang-undang.
Ada beberapa kritik yang dialamatkan kepada Pansel Capim KPK antara lain berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil. Pertama, nama-nama yang selama ini diduga memiliki catatan negatif pada masa lalu, nyatanya diloloskan pansel. Kedua, pansel juga meloloskan peserta seleksi berlatar belakang penyelenggara negara yang belum menyerahkan laporan kekayaannya (LHKPN) yang terbaru ke KPK.
Mengenai ketidaknetrala, Yenti Garnasih menegaskan, ia bukan merupakan tenaga ahli di Kepolisian RI. Yenti pun mempersilakan masyarakat mengecek langsung hal-hal berkaitan dengan konflik kepentingan yang dituduhkan kepadanya sebagai Ketua Pansel KPK.
"Sudah tidak ada. Kan sudah dibantah. Saya bukan yang namanya tenaga ahli, itu ada eselonisasinya. Ada segala sesuatunya, ada fasilitasnya, ada gajinya dan sebagainya. Makanya saya minta, silakan cek ada enggak SK saya (sebagai tenaga ahli)," kata Yenti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
