Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (29 September—2 Oktober 2015) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Salim Kancil, Aktivis Penolak Penambangan Pasir
Pekan ini kasus pembunuhan Salim Kancil begitu membetot perhatian media. Media memberitakan bahwa Salim dibunuh oleh puluhan orang sesaat sebelum unjuk rasa penolakan tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada Sabtu (26/9). Dalam peristiwa itu, puluhan warga pro-penambangan pasir mengeroyok dua orang aktivis, yaitu Salim dan Tosan. Salim tewas dengan luka bacok dan luka di bagian lain tubuh dalam kondisi tangan terikat. Adapun Tosan mengalami luka serius, dan kini dirawat secara intensif di RS Saiful Anwar, Malang. Keduanya adalah aktivis penolak tambang di Selok Awar-Awar. Hingga kini, Polres Lumajang terus menyelidiki kasus tersebut. Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyono telah ditetap menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan Salim Kancil pada Kamis (1/10). Kasus ini juga menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk dari Presiden Jokowi.
Rieke Dyah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR RI
Rieke Dyah Pitaloka menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, paket tersebut dianggap tidak menyentuh beragam persoalan terkait dengan ketenagakerjaan. "Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dikutip Antara. Jadi, sebenarnya paket ekonomi itu untuk siapa? “Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" katanya.
Fahri Hamzah, Tim Pengawas Haji DPR
Berkait dengan tragedi Mina dan susahnya Indonesia mengakses informasi, Fahri Hamzah meminta pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan wibawanya di mata Arab Saudi. Sebagai negara yang mengirimkan jemaah haji terbesar, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan akses komunikasi yang baik dengan otoritas pemerintah Arab Saudi. "Indonesia tidak punya wibawa komunikasi yang baik ke Arab Saudi. Wibawa komunikasi kita rendah di mata Arab Saudi," kata Fahri dalam jumpa pers usai kepulangannya menunaikan ibadah haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet
Untuk menghindari kegaduhan yang tidak perlu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sepakat dengan wacana pembatasan publikasi penetapan dan pemeriksaan tersangka selama proses penyelidikan belum selesai. Kendati begitu, Pramono menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki rencana menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat larangan mengumumkan status tersangka."Tidak ada inpresnya," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015). Pramono mengungkapkan, wacana agar lembaga penegak hukum tidak mengumumkan tersangka merupakan tindak lanjut dari pertemuan penegak hukum dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Ia menyebut pihak yang mengusulkan adalah Polri dan Kejaksaan Agung dengan alasan tidak ingin muncul kegaduhan karena memublikasikan tersangka. "Kepolisian dan kejaksaan memang mereka tidak ingin lembaganya itu menjadi terlalu gaduh. Seseorang kalau masih terperiksa lebih baik tidak diumumkan," ujarnya.
Setya Novanto, Ketua DPR RI
Kamis (1/10) lalu DPR RI periode 2014-2019 tepat berusia satu tahun. Mereka dilantik pada 1 Oktober 2014. Ketua DPR Setya Novanto merasa puas dengan kinerja DPR selama satu tahun ini. "Dalam satu tahun ini DPR sudah melakukan kerja keras dan tentu saya berterima kasih ke anggota DPR, telah berkorban untuk bangsa dan negara," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Setya, DPR sudah menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan anggaran dengan maksimal. Menurut dia, anggaran pendapatan yang diajukan pemerintah sudah disetujui, tetapi terlebih dahulu direvisi dan disesuaikan. "Kerja sama dengan pemerintah akan terus kita tingkatkan demi ekonomi lebih baik," kata Novanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
