kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

5 Newsmakers: Prabowo hingga Andika Perkasa


Sabtu, 24 November 2018 / 09:05 WIB
5 Newsmakers: Prabowo hingga Andika Perkasa

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (19—23 November 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR

Jokowi salah omong, Fadli Zon menyayangkan.  Pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebutkan bahwa Baiq Nuril bisa mengajukan grasi jika upaya hukum yang dilakukan belum memberikan keadilan, membuat Fadli Zon prihatin.  Menurut Fadli Zon, orang-orang di belakang Jokowi tidak memberikan pemahaman yang tepat. Alasannya, Nuril tak mungkin bisa mengajukan grasi karena hukuman yang diterimanya hanya enam bulan. Adapun grasi hanya bisa diajukan untuk vonis minimal dua tahun. "Jadi pernyataan Presiden ini bikin kita ya sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar saja bisa salah gitu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).  Sontak hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani. Ia mengakui jika pernyataan Presiden Joko Widodo terkait grasi terhadap Baiq Nuril kurang tepat. Namun, Arsul menilai wajar jika Presiden tak tepat dalam istilah hukum. Arsul balik menanyakan kapabilitas Fadli di bidang hukum. "Ya kan enggak bisa begitu. Emang Pak Fadli Zon ngerti semua (soal) hukum?" ujar Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (21/11).  Arsul menambahkan, yang terpenting sikap yang diambil Jokowi untuk menyikapi kasus Nuril sudah tepat, yakni mengedepankan proses hukum terlebih dahulu.  

Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02

Lagi-lagi Prabowo Subianto mengeluarkan pendapat yang membikin ramai. "Saya sedih dengan realitas yang ada, seperti di meme yang ada di internet terkait jalan karier anak muda di Indonesia. Dari SD, SMP, SMA dan setelah lulus dia jadi ojek driver. Sedih tapi itulah realitas," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Rabu (21/11). Pernyataan Prabowo mendapat respons dari Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia). Ketua Garda Indonesia Igun Wicaksono menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Ia mempertanyakan apakah tukang ojek itu adalah profesi yang salah. "Bapak Prabowo yang terhormat, apakah salah dengan profesi yang kami jalani sebagai tukang ojek? Sehingga dibilang miris oleh Bapak," kata Igun dalam pernyataannya Kamis (22/11). Selain itu, Igun Wicaksono, menuntut Prabowo untuk meminta maaf.  Pernyataan Prabowo itu memang mengundang silang pendapat. Ada yang mencibir, ada pula yang membela, terutama dari kubu Prabowo.

Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( KSAD)

Akhirnya Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi pada Kamis (22/11) menjadi KSAD.  Ia menggantikan Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa persiapan pensiun pada Januari 2019 yang akan datang. Andika menegaskan akan menjunjung tinggi prinsip netralitas TNI dalam setiap kerja-kerjanya, khususnya menghadapi tahun politik. "Angkatan Darat harus netral dan itu harus kita tunjukkan. Enggak harus ngomong, tapi praktiknya tahu-tahu enggak. Itu yang harus saya lakukan dengan serius," ujar Andika.  Andika melanjutkan, prinsip netralitas TNI merupakan amanah undang-undang. Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan juga seringkali berpesan demikian. Ia pun yakin seluruh jajaran TNI, Angkatan Darat khususnya, sangat memedomani prinsip itu. "Saya yakin prajurit TNI AD memahami kewajiban itu," ujar mantan Panglima Komando Strategis TNI AD tersebut. Bagi Andika, penerapan prinsip netralitas TNI tidaklah sulit. Ia telah membuktikan hal itu di sepanjang kariernya di militer.

Almuzzammil Yusuf,  Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS

Menurut Almuzzammil Yusuf,  “Jika PKS menang pada Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup."  Hal itu disampaikan Almuzzammil saat konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).  Terdapat tiga alasan di balik rencana itu,  yaitu PKS ingin meringankan beban hidup rakyat yang semakin berat dengan tuntutan membayar berbagai macam biaya. Mereka pun meyakini kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) provinsi. Sementara itu, terkait program pemberlakuan SIM seumur hidup, Muzzammil menuturkan bahwa penggantian SIM setiap lima tahun sekali merepotkan masyarakat. Mereka juga melihat beberapa negara lain telah memberlakukan program tersebut. "Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," ucap dia. Mereka pun berharap program tersebut dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Basuki Hadimuljono setuju dengan pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bahwa sebagian daerah di Jakarta berpotensi tenggelam pada 2025 yang akan datang. "Iya, saya juga kan dulu pernah bilang, 15 tahun lagi akan tenggelam," kata Basuki saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11). Oleh sebab itu, kini pemerintah mendorong program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias tanggul raksasa di laut utara Jakarta. Tanggul raksasa itu bisa mengatur ketinggian air laut yang berhadapan langsung dengan daratan Jakarta. Meski demikian, Basuki enggan berkomentar tentang pernyataan Prabowo yang secara spesifik menyebut bahwa air laut akan sampai ke Bundaran Hotel Indonesia pada 2025. Basuki melanjutkan, penyedotan air tanah merupakan penyebab utama turunnya muka tanah di Jakarta. Ia menyebutkan, setiap tahun, tanah di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, turun sebanyak 10 hingga 12 sentimeter. Hal ini semakin berpotensi masuknya air laut ke daratan. "Sekarang, apa tindakannya? Karena masih ada penyedotan air tanah berlebihan, harus ada suplai air bersih sehingga membuat orang stop pakai air tanah dan sumur. Makanya dibikin DAM dan SPAM Jatiluhur supaya penggunaan air tanah bisa distop," ujar Basuki. "Selain itu, ya untuk emergency, ya bikin tanggul. Kalau tidak, memang kita akan tenggelam terus," lanjut dia.





Close [X]
×