Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (29 Februari— 4 Maret 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
Kegaduhan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela mengundang komentar Fadli Zon. Wakil Ketua DPR itu meminta agar Jokowi segera mengambil langkah untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara dua menterinya itu. Jokowi harus memanggil keduanya dan memberikan instruksi yang jelas sehingga tak ada lagi perbedaan pandangan. "Itu kan basic banget, masak harus diajarin (cara mengendalikan menteri-menteri yang berdebat)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3). Fadli menyadari, dalam pembangunan Blok Masela, ada tarik-menarik kepentingan antara pembangunan di darat atau di laut. Namun, sekuat apa pun tarik-menarik kepentingan itu, Fadli meyakini, hal tersebut bisa diatasi asalkan Jokowi andal dalam kepemimpinan. "Kalau kegaduhan antarmenteri masih terjadi juga, artinya yang tak bisa me-manage ini Presiden-nya," ujar Fadli.
Sudirman Said, Menteri ESDM
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku berat melawan sesama koleganya di pemerintahan yang menggangu pekerjaannya saat ini. Menurut dia, lebih enak melawan mafia ketimbang harus melawan koleganya tersebut. "Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masak berbalas pantun," ujar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2). Seperti diketahui, Sudirman merasa kerjanya dihambat oleh koleganya. Pasalnya, koleganya tersebut menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM. Di antaranya, keputusan pengembangan Blok Masela, danFreeport.
Daeng Azis, Mantan Penguasa Kalijodo
Abdul Azis atau Daeng Azis mendekam di balik jeruji besi di Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Yuldi Yusman, mengatakan, kondisi Azis di dalam tahanan baik-baik saja. "(Azis) baik-baik saja," kata Yuldi di Polres Metro Jakarta Utara, Rabu (2/3). Azis dijenguk keluarganya pada Rabu pagi. Salah seorang anggota keluarganya yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan bahwa kondisi Azis baik-baik saja. "Baik kok, baik," kata salah satu perempuan berkerudung biru sambil berjalan meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Utara dengan tergesa-gesa.
Budi Supriyanto, Anggota Komisi V DPR
Masih terkait dengan penangkapan Damayanti Wisnu Putranti, politisi PDI-P, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto sebagai tersangka. Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut diduga menerima suap dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. "Penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan BSU (Budi Supriyanto), anggota DPR periode 2014-2019, sebagai tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (2/3). Berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti, Budi diduga menerima hadiah atau janji dari Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, agar PT WTU dapat pekerjaan di proyek Kementerian PUPR. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Budi sempat mengembalikan uang suap yang diterima sebesar 305.000 dollar Singapura.
M. Prasetyo, Jaksa Agung
Akhirnya Jaksa Agung M. Prasetyo akhirnya mengambil langkah mengesampingkan perkara dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Langkah ini diambil kejaksaan dengan sejumlah pertimbangan. Jaksa Agung M Prasetyo menganggap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan tokoh penting dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Prasetyo untuk mengesampingkan perkara keduanya. "Baik AS dan BW dikenal luas sebagai tokoh dan figur yang memiliki komitmen memberantas korupsi," ujar Prasetyo di kantornya, Kamis (3/3). Prasetyo khawatir, jika perkara Abraham dan Bambang tak segera dituntaskan, hal itu akan memengaruhi semangat pemberantasan korupsi. Abraham merupakan pegiat antikorupsi, sementara Bambang merupakan anggota lembaga bantuan hukum. Karena itu, perkara keduanya begitu menyedot perhatian masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
