Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (21—24 Maret 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI
Perihal aksi protes sopir taksi terhadap taksi aplikasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa ditentang. ”Teknologi tinggal diatur saja, tetapi tidak bisa dihilangkan. Kalau teknologi kita tantang atau tidak pakai, kita akan ketinggalan," kata Jusuf Kalla, Selasa (22/3). Dulu, kata dia, hanya ada taksi pangkalan sehingga calon penumpang harus mendatangi pangkalan taksi. Kemudian, taksi dengan tarif per jam muncul, dilanjutkan dengan taksi panggilan, lalu taksi GPS dan argo. "Sekarang ada taksi online, aplikasi. Semuanya selalu ditantang. Jadi, biasa saja ini," kata Jusuf Kalla.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak terima dengan sikap Pemerintah China yang mengintervensi penegakan hukum pada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok, yakni KM Kway Fey 10078, di Laut Natuna. Kapal ini melanggar regulasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Menurut Susi, sikap China yang menyebut perairan Natuna sebagai wilayah historical traditional fishing ground milik China dinilai tidak benar. "Klaim pemerintah China tidak betul dan tidak mendasar," ujar Susi dalam siaran pers, Selasa (22/1). Susi menuturkan, pengakuan China hanyalah klaim sepihak dari dan tidak diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS ). Saat ini, kata dia, Traditional Fishing Right yang dimiliki Indonesia hanya dengan Malaysia. Dalam UNCLOS Internasional, istilah Traditional Fishing Right berlaku setelah ada perjanjian yang ditandatangani oleh atau antardua negara. "Jadi tidak ada treaty tradisional fishing right di ZEE Natuna. Itu mutlak dalam wilayah dan interest Indonesia," kata Susi.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
Kita dapat membaca di media bahwa Bupati Tasikmalaya terpilih, Uu Ruzhanul Ulum, yang mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat. Deklarasi itu dilakukannya 15 menit seusai dilantik sebagai bupati, Rabu (23/3). Menurut Tjahjo Kumolo, itu tidak apa-apa. "Enggak ada aturannya sih ya. Baru deklarasi ini kan? Boleh-boleh saja," ujar Tjahjo. Secara etika, Tjahjo juga tak merasa ada yang salah. Meski dianggap tidak bermasalah dari sisi aturan dan etika, Tjahjo berharap Uu tidak melupakan kerjanya sebagai Bupati Tasikmalaya. Khususnya, soal peningkatan pelayanan publik. "Ingat, dia masih memegang sumpah jabatan. Soal dia diberi amanah memimpin daerah yang lebih tinggi, ya itu soal lain," ujar Tjahjo.
Budi Waseso, Kepala BNN
Pekan ini kia dapat membaca di media bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menolak tawaran Partai Gerindra yang memasukkan dirinya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. "Saya kan kerja di BNN, ya sudah," ujar dia di Istana Kepresidenan, Senin (21/3). Namun, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu mengaku tidak tahu-menahu soal informasi tersebut. Tidak ada surat atau pemberitahuan resmi dari Partai Gerindra tentang ide tersebut. Pria yang akrab disapa Buwas ini menegaskan, dirinya saat ini fokus ke tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala BNN saja. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo memberikan "pekerjaan rumah" yang banyak soal penegakan hukum di sektor pemberantasan narkoba.
Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Presiden RI
Mantan Presiden RI, SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, merasa ada pihak yang ingin mengadu domba antara dirinya dan Presiden Joko Widodo. SBY berharap, Jokowi terus bekerja dan tidak terpengaruh provokasi tersebut. "Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses," tulis SBY dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono. Hal itu disampaikan SBY dalam menyikapi berbagai pemberitaan pascalangkah Jokowi meninjau proyek pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dikaitkan dengan pernyataan SBY yang mengkritik pembangunan infrastruktur selama era Jokowi-Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
