Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (26—30 September 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan
Ruhut Sitompul, Politisi Partai Demokrat
Dukungan Ruhut pada Ahok agaknya membuat anggota Partai Demokrat lain gerah. Tak kurang dari Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Ruhut mundur dari partai. “Aku sedih (Ibas) dipengaruhi orang. Hanya tukang parkir yang bicara mundur. Mundur-mundur, kiri, kanan, hop, gopek pak,” kata Ruhut, Kamis (29/9). Menurut Ruhut, hingga kini belum ada teguran yang disampaikan SBY langsung kepadanya atas perbedaan sikap tersebut. “Demokrat memang bukan partai ku yang pertama, tapi akan menjadi partai ku yang terakhir. Aku akan jadi tokoh independen seperti Ahok. Dia besar enggak independen? Ngapain mesti berpartai?” ujarnya. Namun desakan mundur bukan cuma dari Ibas, malah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, ada petisi di internal partai agar Ruhut dipecat. “Kutu kupret didengar, yang bisa mecat gue cuma SBY,” kata Ruhut.
Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta
Beredar kabar bahwa pihak Istana Kepresidenan mengintervensi proses pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dibantah Setkab Patikno. Dia membantah bila kedatangannya menemui Prabowo untuk agar tak mencalonkan Anies sebagai gubernur. Adapun Anies sendiri mengaku mengetahui kabar tersebut dari media massa. "Saya dengarnya malah dari online, dari berita. Saya enggak tahu," kata Anies saat menghadiri kegiatan HUT ke-50 KAHMI di Hotel Bidakara, Rabu (28/9). Meski mengaku tidak tahu pertemuan itu, Anies tak membantah jika dirinya kerap berkomunikasi dengan Pratikno. Komunikasi tersebut bahkan dilakukan setiap waktu. "Kalau saya tentu komunikasi karena kami selalu ada komunikasi dengan Pak Pratik. Kapan saja bisa komunikasi dengan Beliau," ucapnya. Namun, Anies tak mengungkap, hal apa saja yang dibahas dalam komunikasi tersebut. Anies tak mengungkap apakah komunikasi itu juga termasuk pencalonannya saat ini.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI
Menjelang pilkada, umum para kepala daerah bermanis-manis pada warganya, itu tidak terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia tetap melakukan penggusuran di Bukit Duri. Kenapa? "Bukit Duri jelas kemplang sungai," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9). Bukit Duri, lanjut Ahok, berdiri di atas Kali Ciliwung. Pembangunan permukiman liar di kawasan Bukit Duri telah menggerus trase Kali Ciliwung. "Di sana juga hasil reklamasi. (Kali Ciliwung) diuruk lama-lama jadi daratan," kata Ahok. Karena itulah kampung deret tidak dapat dibangun di sana. Lagi pula, menurut Ahok, kampung deret dapat terealisasi asal tidak dibangun di atas lahan negara.
Marwah Daud Ibrahim, Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Aha, lama tidak terdengar beritanya, mantan anggota DPR Marwah Daud Ibrahim tiba-tiba muncul dalam berita penangkapan Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi atas dugaan pembunuhan terhadap dua orang muridnya. Marwah bahkan membela. "Buktikan kalau beliau terlibat (dalam dugaan) yang dituliskan (sebagai) pembunuhan. Tidak satu pun santri akan percaya," kata Marwah, Kamis (29/9). Menurut Marwah, Taat penuh kelembutan dan sangat mengayomi santrinya. Jadi, mustahil, Taat membunuh dua mantan santrinya. Marwah mengaku serius bergabung dengan padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sekitar tahun 2012. Ia menilai, kegiatan padepokan positif, yakni rutin mengadakan pengajian dan acara saat peringatan hari besar Islam.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet
Unjuk rasa buruh yang menolak amnesti pajak mendapat tanggapan dari Pramono Anung. "Sebenarnya ini enggak ada kaitannya secara langsung dengan upah buruh. Enggak ada kaitan sama sekali," ujar Pramono, di kantornya, Kamis (29/9). Jadi unjuk rasa menolak amnesti pajak terjadi karena belum ada penjelasan terhadap kelompok buruh agar lebih memahami maksud UU ini. Kendati begitu, Pramono mengapresiasi pendapat buruh. Namun, yang perlu diketahui, "Dunia itu mengapresiasi bangsa Indonesia. Tax Amnesty kita tertinggi dalam sejarah dunia. Baik tebusan, jumlah total deklarasi dan repatriasi. Jadi suara (buruh) itu boleh saja. Tapi ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar," ujar Pramono. Ia meminta, kelompok buruh yang menentang UU Amnesti Pajak agar menempuh jalur hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
