Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (5—9 November 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.
Rizieq Shihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI)
Rizieq Shihab diperiksa aparat keamanan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri RI membenarkan kabar tersebut. Pemeriksaan terkait laporan warga negara Saudi yang melihat bendera terpasang di depan rumah Rizieq di Mekkah. Menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, pada Senin (5/11) sekitar pukul 08.00 waktu Arab Saudi, tempat tinggal Rizieq Shihab didatangi oleh pihak kepolisian Mekkah karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam. Bendera yang terpasang di dinding bagian belakang rumah Rizieq tersebut diduga mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstremis. Setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Mabahis ‘Aamah, Rizieq diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah Kota Mekkah Selasa (6/11/2018) sekitar pukul 16.00. Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, Rizieq dikeluarkan dari tahanan kepolisian Mekkah dengan jaminan dan didampingi staf KJRI. Agus menegaskan bahwa pihaknya akan selalu intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Saudi terkait apa dituduhkan kepada Rizieq. Berita ini menuai tanggapan dari berbagai pihak di tanah air. Ada yang merasa Rizieq dijebak dan ada keterlibatan BIN. Bahkan, tuduhan bahwa rilis yang disampaikan Kedubes RI perihal peristiwa di Arab Saudi itu adalah palsu.
Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02
Setelah kubu Prabowo-Sandiaga berulang kali mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak akan meminta maaf terkait pidatonya yang viral dengan sebutan “Tampang Boyolali”, akhirnya Prabowo sendiri yang meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Prabowo lewat sebuah video yang diunggah Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun Twitter-nya, Selasa (6/11). Prabowo menyampaikan, "Ya maksud saya tidak negatif. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, ya saya minta maaf." Dia mengaku bersedia berdialog dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan ucapannya itu. "Dan saya siap kalau suatu saat diminta dialog langsung. Tidak ada masalah. Ya kita baik-baik saja," kata Prabowo. Dia menegaskan sama sekali tidak berniat menghina mereka yang berasal dari Boyolali. Menurut Prabowo, istilah itu digunakannya untuk menunjukkan rasa empati dan solidaritas atas permasalahan yang dialami masyarakat.
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, bukan tiba-tiba. Selain itu, Yusril bersedia menjadi pengacara pro bono alias tanpa diberi bayaran. Yusril mengakui bahwa tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf ini sudah datang sejak lama. Namun, ia baru menjawab permintaan itu saat bertemu Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (4/11). "Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Pak Kiai Ma’ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon Capres-cawapres," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018). "Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," tambah Yusril. Kendati begitu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa ia tidak tergabung dalam tim kampanye nasional. Ia sebagai pengacara dari luar tim akan membantu jika Jokowi-Ma'ruf dan timnya berhadapan dengan proses hukum selama masa kampanye pilpres. "Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, Beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta- yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya," kata Yusril.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menganugerahi kakeknya, Abdurrahman Baswedan, gelar Pahlawan Nasional. "Kami menyampaikan apresiasi. Sebab, proses ini sebenarnya dimulai 2010, diusulkan waktu itu," ujar Anies di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (8/11). Nama Abdurrahman Baswedan diusulkan Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Karena hingga akhir hayatnya almarhum menghabiskan waktu di Yogyakarta. “Kebetulan juga saya tinggal serumah dengan kakek mulai dari bayi sampai SMA," ujar Anies. Salah satu momen yang paling diingat Anies adalah ketika sang kakek menulis surat, baik bagi orang lain, maupun menulis kolom di surat kabar. Sebab, sang kakek hanya mengucapkannya dan Anies yang mendapat tugas mengetik ucapannya. Bahkan, nama Anies ikut tertera di kebanyakan surat yang ia tulis tersebut. "Di ujung surat beliau, selalu dituliskan, 'surat ini saya diktekan kepada cucu saya, Anies'. Wah itu saya bangga sekali," ujar Anies. Abdurrahman Baswedan lahir di Surabaya, Jawa Timur, 9 September 1908. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan, diplomat, mubaligh, sekaligus sastrawan. Almarhum sempat menjadi anggota BPUPKI, Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), anggota Parlemen, dan anggota Dewan Konstituante. Salah satu prestasinya yang terukir di bidang diplomasi yakni menjadi diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama atas eksistensi Republik Indonesia dari Mesir.
Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Wiranto meminta publik berhati-hati saat berunjuk rasa agar aksinya tidak ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Wiranto menuturkan demo terkait pembakaran bendera yang terjadi di Garut, Jawa Barat, "ditunggangi" oleh eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Tadi saya tayangkan untuk demonstrasi yang dua kali itu, ternyata memang ditunggangi kelompok-kelompok yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, dimanfaatkan untuk teman-teman HTI tetap eksis," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/11). Padahal, ormas HTI telah dibubarkan oleh pemerintah. Karena itu, Wiranto mengimbau masyarakat berhati-hati ketika melakukan demonstrasi agar tidak dicampuri kepentingan kelompok tertentu. Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas Wiranto bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas Islam, dan para tokoh Islam, dalam sebuah acara dialog kebangsaan dengan tema "Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa". Beberapa ormas yang diundang terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212. Hasil dari dialog tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi. Selain itu, Wiranto mengatakan, pihak-pihak yang hadir telah menerima proses penyelesaian masalah tersebut, baik secara hukum maupun secara organisasi asal para pelaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
