Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (10—15 Juli 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Mohammad Misbakhun, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK
Sepertinya “perseteruan” Pansus Angket KPK dan KPK makin panas. Di hari kedua pekan ini Mohammad Misbakhun menyebutkan ada 17 penyidik KPK yang pengangkatannya menyalahi prosedur. Hal itu, masih menurut Misbakhun, melanggar Peraturan Pemerintah No. 63/2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. "Penyimpangannya mengenai pengangkatan. Pengangkatan penyidik yang sebelumnya pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Mereka itu adalah anggota Kepolisian," kata Misbakhun ditemui di sela-sela rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Ia juga mengatakan, dalam peraturan KPK disebutkan apabila pegawai negeri sipil (PNS) dialihtugaskan atau dipekerjakan di instansi tersebut, maka harus mendapatkan izin dari instansi sebelumnya. "Kalau anggota Polri, maka harus dengan surat diberhentikan dengan hormat," sebut Misbakhun. Namun, hal itu dibantah. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, selama ini tidak pernah ada masalah dalam penempatan penyidik Polri ke KPK. "Setahu saya kalau prosedur permintaan penyidik di KPK sudah berkali-kali kita kirim, sudah ada yang sekolah di mana-mana, tidak ada masalah," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/7). Selama ini, menurut Setyo, belum ada penyidik Polri yang diangkat jadi pegawai tetap KPK tanpa terlebih dahulu meninggalkan statusnya sebagai polisi.
Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Jenderal
Bercokolnya ISIS di Marawi hanya sebagai jembatan untuk masuk ke Indonesia. Itu paling tidak yang diyakini Gatot Nurmantyo. Sejak dulu ISIS berusaha menguasai wilayah yang memiliki banyak sumber daya. "Ada apa di Filipina Selatan? Enggak ada apa-apa di sana. Pasti itu cara mereka untuk masuk ke Indonesia," kata Gatot saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (12/7). Gatot memastikan, TNI siap menjaga wilayah perbatasan seperti Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU)
NU berkomitmen mendukung KPK dalam melawan berbagai macam upaya pelemahan. Itu yang disampaikan Said Aqil Siradj dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7). Said Aqil juga menjamin bahwa NU siap berada di belakang KPK untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan. "NU ada di belakang KPK. NU jihad melawan korupsi. NU akan selalu berpihak pada kebenaran untuk menegakkan hukum dan undang-undang," kata Said Aqil. Ia merasa prihatin dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan KPK. Said Aqil merasa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. "Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa," kata Said lagi.
Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta
Saat kampanye pilkada dulu, Sandiaga Uno dan Anies mengusung program rumah DP nol rupiah bagi warga Jakarta yang tidak mampu. Nyatanya yang dapat mengikuti program DP nol persen ini harus memiliki penghasilan sekitar Rp 7 juta hingga 10 juta per bulan. "Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya," kata Sandi di Wihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Rabu (12/7). Malah, kata Sandi, tidak cukup hanya dengan penghasilan Rp 7 juta hingga 10 juta per bulan untuk bisa ikut program ini, yang paling penting adalah seberapa besar dia bisa menyisihkan penghasilannya untuk mencicil. Ketika ditanya lebih lanjut tentang penjelasannya saat kampanye dulu yang berbeda, Sandi menilai hal tersebut masih sama. "Enggak, masih sama dengan yang dibicarakan dulu. Itu skema pertama waktu kami masih sosialisasi. Sekarang tim lagi memfinalkan skemanya seperti apa," ujar Sandi.
Tito Karnavian, Kepala Polisi RI
Agaknya, maraknya penolakan Pansus Angket KPK membuat pansus perlu mendatangi Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta perlindungan dalam menjalankan tugas kepansusannya. Tentu saja Tito Karnavian menjamin keamanan para Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK dalam menjalani tugasnya. "Memberikan pengamanan agar situasi tetap jalan kondusif tidak timbul kegaduhan apalagi sampai menimbulkan aksi anarkis. Itu sudah menjadi tugas dan fungsi Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pansus berjalan," kata Tito usai melakukan pertemuan tertutup dengan Pansus hak angket KPK di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/7). Eh, ternyata, selain memberikan pengamanan terhadap Pansus Angket KPK, Tito juga diminta untuk memberikan pengamanan terhadap para saksi dan narasumber yang dipanggil oleh Pansus Angket.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
