Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (19—23 Desember 2016) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Mengenai fatwa larangan mengenakan atribut nonmuslim bagi umat Islam, Ma'ruf Amin meminta agar organisasi masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan sweeping terhadap atribut keagamaan di tempat umum. "Tidak boleh ada sweeping-sweeping. Tidak boleh ormas, ormas tidak punya hak lah," kata Ma'ruf di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12) malam. Ma'ruf menjelaskan, fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 itu dikeluarkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang dipaksa menggunakan atribut keagamaan agama lain saat hari besar agama tersebut. Nah, eksekusi terhadap fatwa MUI itu sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. "Itu kami sudah baku, bahwa fatwa MUI mengikat secara personal bagi umat Islam, dan tidak boleh kita melakukan eksekusi, kecuali dilakukan oleh petugas keamanan," ujar Ma'ruf.
Tito Karnavian, Kepala Polisi RI
Mengenai penggerebekan teroris di Tangerang Selatan yang menewaskan tiga orang teroris, Tito Karnavian menyampaikan alasan kenapa polisi sampai menembak Omen, Hilman, dan Irwan. "Tim penindakan melakukan operasi, masuk ke dalam, dan kemudian sudah dilakukan warning ke mereka. Namun, mereka lakukan perlawanan dengan senjata revolver," kata Tito. Penggerebekan teroris ini merupakan pengembangan dari aksi teroris di Bekasi dua pekan lalu. Dian, calon "pengantin" dalam penangkapan teroris di Bekasi, mengarahkan polisi kepada Adam Noor Syaam. Berdasarkan informasi Adam, polisi lalu menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, pada pukul 09.45 WIB. Adam menyebut bahwa tiga rekannya itu memiliki bom dan senjata api. "Dengan sangat menyesal dan terpaksa harus dilakukan tindakan tegas karena dia merupakan ancaman yang dapat mematikan petugas sehingga petugas miliki kewenangan melakukan tindakan tegas ke mereka," ujar Tito.
Wiranto, Ketua Umum Hanura
Wah, Wiranto lengser dari Ketua Umum Partai Hanura. Kendati tidak sepenuhnya lengser, karena Wiranto masih tetap pegang kendali lantaran menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Namun, Wiranto mengaku berat meninggalkan posisinya saat ini sebagai ketua umum. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12). "Jujur, meninggalkan teman-teman untuk menyelesaikan misi politik seperti saat ini bukanlah perkara mudah. Namun di sisi lain menemani Presiden untuk membela kepentingan bangsa merupakan panggilan," kata Wiranto. Dalam munaslub tersebut Oesman Sapta terpilih sebagai Ketua Umum baru Partai Hanura menggantikan Wiranto.
Eko Hendro Purnomo, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR
Setelah pada pekan lalu Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" dipanggil polisi karena ucapannya dikutip oleh tujuh media daring, Eko sekarang mendatangi Dewan Pers sebagai tindak lanjut dari klarifikasi ke Bareskrim. Eko mengaku sebagai korban kejahatan siber. "Saya korban dari kejahatan cyber. Korban media abal-abal," kata Eko di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (21/12). Sebagai bahan klarifikasi, Eko diharuskan memiliki keterangan verifikasi tujuh situs dari Dewan Pers. "Ada dua, apakah ini anggota Dewan Pers atau bukan. Kalau iya, otomatis yang menyikapinya Dewan Pers. Bila bukan, langsung bisa disikapi ke kepolisian," ujar Eko. Berdasarkan hasil risetnya, Dewan Pers menyimpulkan bahwa tujuh situs yang menayangkan berita terkait Eko bukanlah media resmi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menyatakan tujuh situs tersebut itu bukan karya jurnalistik. "Saya serahkan ke kepolisian. Saya sudah maafkan, tinggal nanti disikapi kepolisian," ujar Eko.
Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Maraknya “perburuan” klakson telolet agaknya membuat Asrorun Ni'am Sholeh agak cemas. Karena itu, Asrorun mengimbau para orangtua untuk mengawasi anak-anaknya terkait fenomena "Om telolet Om". "KPAI mengimbau kepada orangtua untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai kemudian (anak-anak) membahayakan diri dengan mengejar ke situ, sehingga terlena dan terjadi kecelakaan," ujar Asrorun di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/12). Pasalnya, dalam aksi yang kini menjadi viral itu, anak-anak menghampiri bus-bus antarkota yang melintas seraya berteriak meminta supir bus membunyikan klakson.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
