Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (30 November—4 Desember 2015) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan
Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia
Kehadiran Maroef dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (3/12) lalu, banyak mengungkap fakta. Di antaranya, Maroef Sjamsoeddin menganggap Setya Novanto bertemu dengannya sebagai Ketua DPR, tetapi untuk kepentingan bisnis. Selain Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid ikut dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Pertemuan itu direkam oleh Maroef. Ia merasa bahwa Novanto dan Riza berusaha meyakinkannya bisa menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir 2021. "Berupaya meyakinkan saya bahwa urusan ini saya bisa (menyelesaikan)," kata Maroef saat memberi keterangan di MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). Kepada MKD, Maroef mengatakan bahwa dalam pertemuan itu ada permintaan saham Freeport sebesar 20%. Saham itu disebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebesar 11% dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 9%. Ketika ditanya apakah dirinya merasa diperas agar kontrak karya Freeport bisa diperpanjang, Maroef menjawab bahwa dirinya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. "Tapi ada upaya meminta saham," kata mantan Wakil Kepala BIN itu. Ketika ditanya apakah ada upaya percaloan dalam pertemuan tersebut, Maroef menjawab, "Saya perkirakan demikian."
Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI
Dari media kita dapat melihat bahwa Jusuf Kalla (JK) bersyukur, kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan dirinya terungkap. Bila tidak, kasus tersebut bisa menjadi skandal terbesar di negeri ini. Namun, kekhawatiran Kalla tak sampai ke situ. Dia yakin kasus itu bisa kembali menjadi skandal besar bila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bungkam tak membuka kasus tersebut dengan gamblang. Kasus itu menyeret Ketua DPR Setya Novanto. "Zaman Soeharto saja tidak terjadi. Yang mau diperasnya perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Skandal tertinggi kan. Untung tidak terjadi. Tapi bisa terjadi (skandal besar) kalau MKD bungkam," ujar JK saat berbicara dalam acara Ekonomi Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12).
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI
Teman sejati selalu membela temannya bagaimanapun keadaannya. Agaknya hal itu yang tercermin dari sikap Fadli Zon di media. Setelah mendengar rekaman percakapan antara orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Wakil Ketua DPR ini justru semakin mantap membela koleganya yang Ketua DPR, Setya Novanto. “Jadi permintaan saham tidak pernah ada, jadi tidak ada disebut di situ, dan pencatutan nama Presiden juga, tidak ada yang dianggap pencatutan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, (4/12). Fadli melanjutkan, “Diakui sendiri oleh Maroef, tidak ada Setya Novanto meminta saham. Itu hanya omong kosong belaka," ucapnya. Lagi-lagi, Fadli menebar pembelaannya. Fadli Zon mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung yang memeriksa Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin saat larut malam. Maroef diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan pemufakatan jahat yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. "Kejagung aneh. Masa Dirut PT Freeport Indonesia ke Kejagung malam-malam. Tidak lazim dan itu ada konspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah menyayangkan pandangan masyarakat terhadap DPR yang selalu negatif dan memandang DPR sebagai "sarang maling". Menurut Fahri, DPR adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat sehingga anggota Dewan merupakan representasi rakyat sehingga wakil rakyat yang terpilih harusnya didukung dan diperkuat. "Sampai hari ini, saya tidak pernah mendapatkan persahabatan yang baik dari masyarakat sipil dan media. Seolah-olah apa yang kita lakukan ini semuanya adalah komplotan jahat," kata Fahri dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). Menurut Fahri, di luar sana berkembang (DPR) ini dianggap lembaga yang paling jahat, inilah sarang maling, inilah tempat yang saban hari kongkalikong, duduk di ruangan tertutup 3-4 orang bicara tentang bagaimana menggarong Negara. "Mindset itu disuntikkan setiap hari. Ini lembaga penjahat semua isinya, padahal lembaga ini dipilih oleh rakyat. Karena itulah, mari kita tarik, mari apresiasi proses ini," kata dia.
Novel Baswedan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dari media kita bisa ketahui bahwa Novel Baswedan kembali ditahan oleh Polda Bengkulu, meski akhirnya dibebaskan kembali. Bagi Novel, upaya penahanan terhadap dirinya oleh Polda Bengkulu dilakukan secara semena-mena. Mulanya, ia dibawa ke Bengkulu untuk pelimpahan tersangka dan berkas ke Kejaksaan Negeri Bengkulu, tetapi tiba-tiba Polda Bengkulu menahannya. "Saya sangat menyayangkan ketika ada proses penyidikan dalam rangka penangkapan atau penahanan dilakukan dengan cara semena-mena," ujar Novel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12). Menurut dia, selama ini, dia kooperatif dengan penyidik sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Pengalamannya kemarin membuat Novel semakin yakin bahwa kasus yang menjeratnya sengaja dilakukan untuk mengkriminalisasi. Padahal, sudah sejak lama Polri menutup kasus ini. "Saya sangat meyakini bahwa ini adalah suatu upaya kriminalisasi atas diri saya karena saya melakukan kegiatan-kegiatan penyidikan pada perkara-perkara tertentu," kata Novel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
