kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45729,74   -6,98   -0.95%
  • EMAS963.000 3,44%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

5 Newsmakers: Dari Luhut hingga Susi Pudjiastuti


Sabtu, 20 Oktober 2018 / 09:05 WIB
5 Newsmakers: Dari Luhut hingga Susi Pudjiastuti

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Susi Pudjiastuti,  Menteri Kelautan dan Perikanan

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi Pudjiastuti.  Agaknya Susi kesal dengan calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno saat melakukan safari kampanye ke nelayan Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait izin kapal. Dalam kesempatan itu, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak melayar karena birokrasi. Padahal, kata Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage (GT) dan tidak membutuhkan perizinan namun hanya wajib lapor. "Kami tidak pernah persulit izin penangkapan ikan, kenapa demikian karena kami mau majukan perikanan Indonesia, tidak ada persulit izin," kata Susi, Rabu (17/10).  Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli. Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi menegaskan, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal, terutama bagi pemilik kapal 30 GT yang sejatinya sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum.  Tidak lama Sandiaga Uno lantas meralat ucapannya. Dia mengakui, kebijakan yang memudahkan nelayan memang sudah dilakukan KKP sejak dulu.




TERBARU

Close [X]
×