Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (24—29 Juli 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
Partai Gerindra akhirnya keluar dari Pansus Angket KPK. Alasannya, menurut Fadli Zon, saat ini Pansus terkesan melemahkan KPK. Namun, Fadli membantah bila keluarnya Gerindra dari Pansus bertujuan untuk menyudutkan partai pendukung pemerintah yang saat ini banyak tergabung di Pansus. "Saya kira bukan lah ya. Karena kalau mau seperti itu kenapa tidak dari awal? Kami lihatnya perjalanan kinerja saja. Ada silang pendapat juga di dalam seperti menemui koruptor, tapi itu di sisi lain itu jalan cari tahu apa yang sesungguhnya terjadi," lanjut Fadli. Selain itu, pansus belum menemukan bukti yang signifikan dalam kunjungan ke Sukamiskin dan pemanggilan beberapa pihak. "Fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif. Saya kira itu salah satu alasannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat
Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya. "Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7). SBY mengatakan, banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di Indonesia, saat penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, dan terjadi penyimpangan kekuasaan. "Maka rakyat akan memberikan koreksinya sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan," ujar SBY. "Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)."
Jusuf Kalla, Wakil Presiden
Jusuf Kalla angkat bicara soal pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.
Menurut Kalla, pertemuan untuk mencari dukungan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para politisi. "Semua politisi itu selalu mencari dukungan. Semua politisi itu bertemu mencari teman, mencari apalah," ujar Kalla, di Universitas Muhammadyah Makassar, Jumat (28/7).
Yusril Ihza Mahendara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Mengenai langkah Presiden Jokowi yang hendak menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Yusril menyatakan tidak setuju. "Dana yang kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/7). Yusril menengarai, penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Yusril mengatakan, pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya. Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI, dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. "Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," kata dia.
Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK
Masinton Pasaribu mengatakan, ada yang mengaitkan pansus tersebut dengan kasus korupsi e-KTP. Namun, Masinton membantah hal tersebut. Menurut dia, Pansus Hak Angket KPK tidak masuk ke kasus e-KTP. "Ini kami tidak ada masuk ranah perkara. Cari saja di mana kami bahas angket masuk ke ranah perkara," kata Masinton dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (28/7). Dia mengatakan, asumsi itu berasal dari pihak-pihak yang mendukung KPK. Menurut dia, dengan kerja pansus yang tak masuk ke perkara e-KTP ini, asumsi yang menyatakan pansus terkait kasus e-KTP harusnya gugur. Pansus, lanjut Masinton, tidak pernah mencari-cari kesalahan KPK. Masinton menilai persoalan di KPK memang sudah ada, bukan dicari-cari. Pihaknya membantah melemahkan KPK. KPK, lanjut dia, dikenal sebagai lembaga superbody. Secara kelembagaan dia menilai KPK sudah kuat. "Kalau dia lemah, dia sendiri yang melemahkan karena kewenangan besar disalahgunakan," ujar Masinton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
