Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (18—21 Agustus 2015) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta
Tampaknya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pantang mundur untuk mengimbau warga Kampung Pulo untuk mau dipindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Basuki menjanjikan pemberian fasilitas bagi warga yang mau tinggal di rusun milik Pemprov DKI. Warga tidak perlu membayar sewa unit rusun. Warga cukup membayar retribusi pengelolaan rusun sekitar Rp 5.000 -10.000 tiap harinya. Soal ganti rugi? Ahok menegaskan tidak akan memberi uang kerahiman atau ganti rugi. "Pertama, mata anggarannya dari mana buat ganti rugi? Terus kalau saya ganti rugi, pasti rumah warga lain yang liar, minta ganti rugi juga," kata Basuki, di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, Kamis (20/8). Tapi, dia akan memberikan duit Rp 5 juta per orang kalau memang tidak mau tinggal dirusun dan memilih pulang kampung. Seperti kita ketahui penertiban Kampung Pulo berlangsung ricuh. Warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata. Penertiban kawasan liar Kampung Pulo dilakukan demi normalisasi Kali Ciliwung.
Sutan Bathoegana, Mantan Ketua Komisi VII DPR RI
Dari media kita dapat membaca bagaimana reaksi Sutan Bathoegana begitu divonis sepuluh tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider satu tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor. Sutan menilai majelis tidak mengindahkan pledoi dirinya. Selain itu, Sutan menganggap putusan yang dibacakan majelis hakim sekitar 70% hasil copy paste dari berkas dakwaan jaksa. "Jelas kita akan melakukan banding," kata Sutan seusai persidangan, Rabu (19/8). Sekadar mengingatkan, Sutan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK didapatkan dari hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang menjerat Rudi Rubiandhini.
Otto Cornelis Kaligis, Pengacara Senior
Sidang perdana kasus yang menjerat pengacara Otto Cornelis Kaligis sedianya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (20/8) ditunda. Sebab-musababnya, Kaligis sakit. Akhirnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan menunda sidang perdana tersangka Otto Cornelis Kaligis. Hal itu diputuskan majelis hakim setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Kaligis. Sebelumnya, salah satu anak Kaligis, Velove Vexia, mengaku khawatir kondisi kesehatan ayahnya memburuk jika menjalani sidang perdana tersebut.
Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Tidak lama setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli langsung beraksi. Rizal mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia hingga menimbulkan perdebatan Rizal dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Juga soal ribut-ributnya dengan Wapres JK sampai menantang berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Tapi, Rizal menyatakan semua itu sudah selesai. Dia mengatakan telah berjabat tangan dengan Kalla seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (19/8) siang. Saat ditanya soal tindak lanjut dari kritik yang disampaikannya terkait pembangkit listrik 35.000 megawatt, Rizal menampiknya. "Kagak ada apa-apa," ucap dia sambil berlalu.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR
Fahri bikin berita lagi. Pekan ini salah satu Wakil Ketua DPR itu dalam wawancara di televisi terkait pembangunan 7 proyek DPR beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. "Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu…. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri. Sontak, tak kurang dari Adian Napitupulu yang politisi PDIP dan Inaz Nasruloh Zubir yang politisi Partai Hanura menyampaikan protes atas sebutan beloon terhadap anggota dewan itu. Ketika Fahri dimintai komentarnya perihal protes itu, "Saya enggak mau tanggapi. Itu enggak relevan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
