Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (1—5 Juni 2015) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Sepp Blatter, Mantan Presiden FIFA
Pekan ini kita dikejutkan dengan pengunduran diri Presiden FIFA. Pengunduran Sepp Blatter itu dilakukan hanya empat hari setelah terpilih menjadi presiden badan sepak bola dunia FIFA untuk periode kelima. Pria berusia 79 tahun itu mengakhiri 17 tahun kekuasaannya pada Selasa (2/6). "Mandat kepada saya tampaknya tidak didukung banyak pihak di dunia," kata Blatter. Dengan begitu FIFA akan menggelar kongres luar biasa untuk pemilihan presiden baru. Pengunduran diri Blatter ini terjadi setelah nama Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke, oleh Departemen Kehakiman AS, kian gencar dihubungkan dengan suap terpilihnya Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010.
Arief Yahya, Menteri Pariwisata
Kasus ijazah palsu melanda Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dirinya dikabarkan menggunakan ijazah palsu. Arief membantah kabar itu. "Saya itu S-1 di Elektro ITB, S-2 di Surrey University Inggris, dan S-3 di Manajemen Bisnis Unpad. Kalau saya dapat ijazah palsu, enggak mungkin saya dapat cum laude di universitas itu," kata Arief di Jakarta, Rabu ( 3/6/2015). Arief mengatakan, semua gelar yang dia raih dapat dibuktikan ke masing-masing institusi pendidikan tersebut. Perihal namanya tercantum sebagai alumni University of Berkley Michigan yang dikelola bersama Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) Jakarta, Arief hanya berujar, "Mungkin orang itu mau menggunakan nama saya untuk promosi. Kita doain saja. Itu fitnah, itu sudah pasti enggak benar."
Menristek-Dikti, Muhammad Nasir
Meruaknya kasus ijazah palsu membikin Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Muhammad Nasir repot. Dia sibuk sidak sana-sini. “Yang pasti, siapa pun yang memegang ijazah palsu akan terkena hukuman pidana,” kata M Nasir di Kupang, Senin (1/6). Disinggung soal penggunaan gelar Doktor palsu oleh Rektor Universitas PGRI Kupang, Semuel Haning, Menteri Nasir mengatakan, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan bentuk sanksi yang akan diterapkan. Yang jelas, satu perguruan tinggi di Bekasi, STIE Adhi Niaga, tidak boleh beroperasi. Juga terungkaprnya perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu, seperti University of Sumatra dan University of Berkley Michigan yang dikelola Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) Jakarta.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta
Soal Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) Senayan membuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gusar terhadap Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Pasalnya, PRJ Senayan berjalan tanpa ada izin dari Pemprov DKI, termasuk Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI. Ternyata PRJ Senayan berjalan karena merasa dapat “izin” dari Djarot Saiful Hidayat. Padahal, Djarot hanya mendukung tak memberi izin. Bagi Ahok, tetap saja tidak bisa dibenarkan,” Ya sudah, tetapi saya bilang, dukungannya jangan dikeluarkan pakai kop surat gubernur. Ya ini jadi pelajaranlah," kata Basuki di Balai Kota, Senin (1/6/2015). Basuki tidak terima penyelenggara PRJ Senayan mencatut lambang Pemprov DKI di banner, spanduk, serta poster promosi mereka. Menurut Ahok penyelenggara mencari keuntungan semata dengan mencatut lambang Pemprov DKI.
Badrodin haiti, Kepala Kepolisian RI
Aha, Badrodin Haiti iri dengan TNI. Badrodin mengungkapkan bahwa tunjangan Polri sebesar 36% masih kurang. Ia berharap tunjangan untuk anggota korps Bhayangkara dinaikkan sama seperti tunjangan yang diperoleh TNI: mencapai 60%. "TNI kan tunjangan kinerjanya dinaikkan 54%-60%, nah kita juga mengajukan hal yang sama," kata Badrodin kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (4/6). Badrodin menilai, anggota Polri pantas menerima kenaikan tunjangan. Kepolisian sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
