kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmaker: Dari SBY hingga Fadli Zon


Sabtu, 10 Februari 2018 / 12:35 WIB
5 Newsmaker: Dari SBY hingga Fadli Zon


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (5—9  Februari 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI Keenam

Atas pengaitan namanya dalam kasus KTP-el, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) didampingi Ani Yudhoyono melaporkan Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto, ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. "Kalau ada yang nanya, apakah bisa berhasil, bisa menang, apakah saya akan kalah? Saya bisa kalah kalau yang saya hadapi ini sebuah konspirasi besar," kata SBY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2). Ketidakyakinan SBY bahwa laporannya akan ditindaklanjuti Bareskrim Polri disebabkan laporannya terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar setahun lalu juga mandek. Meski demikian, "Saya masih percaya pada Kabareskrim, Kapolri, dan Presiden. Mudah-mudahan beliau mendengar suara hati saya, untuk menindaklanjuti yang saya adukan," katanya. Laporan SBY diterima Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor LP/187/II/2018/Bareskrim tertanggal 6 Februari 2018.

Idrus Marham, Menteri Sosial

Kasus kartu kuning, agaknya membuat Idrus Marham sepakat dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengirim Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ke Asmat, Papua. Menurut dia, pengurus BEM UI bisa melihat langsung kondisi di lapangan sebelum melayangkan kritik kepada pemerintah. "Bagaimana kita berbicara soal Papua kalau kita tidak pernah ke Papua? Bagaimana kita berbicara tentang Aceh kalau tidak pernah ke Aceh?" kata Idrus seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2). Ia mencontohkan, pemerintah saat ini sudah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Makassar, untuk mengirim tim dokter ke Asmat.  Selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan BEM UI. "Kan ada tahapan. Bukan hanya UI (yang dikirim ke Asmat). Yang lain-lain, Unhas mau jalan, nih. Tentu yang lain juga," kata Idrus. Presiden Joko Widodo, lanjut Idrus, sama sekali tidak keberatan dengan aksi kartu kuning yang dilakukan Ketua BEM UI. "Namanya dinamika mahasiswa seperti itu, Bapak Presiden memahami," kata Idrus.

Fadil Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI melontarkan kritik atas kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Kritikan itu dilontarkan Fadli lewat akun twitternya, @fadlizon, Rabu (7/2). Fadli menilai, penenggelaman kapal tak bisa menjadi ukuran keberhasilan. Sebab, ia mengklaim, menemukan banyak nelayan yang hidupnya makin miskin karena dipersulit oleh kebijakan pemerintah.  Cuitan Fadli yang meragukan keberhasilan KKP melalui sanksi penenggelaman kapal menuai reaksi dari warganet, termasuk dari  Menteri Susi.  Ibu menteri membalas cuitan itu. "Ukuran keberhasilan yg telah Anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan," kata Susi melalui akun Twitter miliknya @susipudjiastuti.  Saat ditanya pertanyaan Menteri Susi apa keberhasilannya, Fadli tak mau menjabarkannya. Secara diplomatis, ia menjawab selalu melaporkan apa yang dikerjakannya kepada publik. "Dia (Susi) nanya keberhasilannya? Saya enggak pernah mengklaim keberhasilan. Saya melaporkan apa yang saya lakukan apakah itu dianggap berhasil itu urusan orang lain. Sepanjang menjadi pimpinan DPR, ya saya lakukan dan laporkan kepada publik," kata Fadli.

Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN)

Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. Namun, ia menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup. "Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," kata Amien usai menghadiri diskusi ' Kartu Kuning' dan Gerakan Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2).  Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu presiden 2019. Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua periode. "Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih bagus," kata Amien.

Anies Baswedan, Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan mengungkapkan kebijakannya dalam mengurangi banjir di Ibu Kota. Ketika ditanya apakah akan melanjutkan program normalisasi untuk meminimalisasi banjir, Anies menyebut naturalisasi. "Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu (7/2). Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies mengatakan enggan bicara soal solusi besar dulu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menangani warga yang kebanjiran. "Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×