kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45729,74   -6,98   -0.95%
  • EMAS963.000 3,44%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

5 Newsmaker: Dari Joko Widodo hingga Mardani


Sabtu, 06 Juli 2019 / 09:25 WIB
5 Newsmaker: Dari Joko Widodo hingga Mardani

Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (1—5  Juli 2019) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Joko Widodo, Presiden Terpilih

Pemilihan presiden (pilpres) sudah usai, kini saatnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menyusun kabinet pemerintah 2019-2014. Jokowi mengatakan bahwa tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet. Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya. "Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (1/7). Yang paling penting, masih menurut Jokowi, setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Menurut Jokowi, pertama, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial. Lalu, ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda. "Ya, bisa saja ada menteri umur 20—25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Sandiaga Salahuddin Uno, Mantan Wakil gubernur DKI

Usai perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Sandiaga ingin kembali fokus mengintensifkan program ekonomi kerakyatan di Indonesia. "Saya ingin jeda politik dulu. Kita 'soft landing'. Kalau ibu-ibu kan maunya Oke Oce. Saya ingin jeda dulu dari berpolitik dan berpartai," kata Sandiaga usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (2/7). Menurut Sandiaga, dirinya kembali fokus dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan melalui program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja. Ia ingin mendorong para pengusaha hebat UMKM dari kalangan ibu rumah tangga agar mendapatkan pelatihan serta pendampingan dalam memasarkan produk dan modal usaha. "Nanti jadi fokus kegiatan ke depan akan ada dua pilar utama, yakni Oke Oce dan Rumah Siap Kerja yang fokus menciptakan lapangan kerja terlatih," kata dia.

Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN)

Terkait banyaknya kontroversi apakah PAN akan pindah ke koalisi Jokowi atau tidak, Amien Rais menyampaikan pernyataan dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram @amienraisofficial, Jum'at (5/7). "Para pemilih PAN dan simpatisan yang saya cintai dan saya hormati. Akhir-akhir ini banyak kontroversi apakah PAN sebaiknya bergabung dengan Pak Jokowi atau di luar. Nah, dengarkanlah nasihat saya, jangan kita rabun ayam," kata Amien Rais. Amien mengatakan, pernyataan terkait akan berpindahnya PAN ke koalisi Jokowi tentu akan mempengaruhi pemilih PAN. Ia juga mengingatkan, para pengurus partai tak tergoda dengan tawaran-tawaran kursi kabinet. "Hanya karena satu kursi kemudian kita bergabung, kemudian bagaimana pendapat opini yang hampir sekian, hampir 10 juta pemilih kita itu," ujar Amien. "Tolong ya, teman-teman DPP jangan mengumbar semau-maunya, pemilih ini adalah grassroot dari ranting, cabang. Tidak boleh dikesampingkan semacam itu," kata mantan ketua MPR ini.  

Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto kembali menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI bukan sebagai upaya mengembalikan TNI seperti era Orde Baru. Perpres itu diterbitkan untuk mengatasi banyaknya perwira TNI yang tidak mempunyai jabatan di dalam struktur TNI. "Enggak usah di-debatable-kan, kita tahu bahwa itu ( Perpres Jabatan Fungsional TNI) memang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan menumpuknya personel, semata-mata itu," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (3/7/2019).  Ia meminta masyarakat tak perlu khawatir terbitnya perpres akan menimbulkan dwifungsi TNI seperti yang ada di masa Orde Baru. "Enggak akan kembali ke Orba, Orba kan sistem yang menyeluruh ya, sekarang kita sudah reformasi. Sudah berapa tahun ini, 21 tahun sudah kembali ke sana. Saya saksinya, enggak akan kembali ke sana (Orba)," kata Wiranto.  

Mardani Ali Sera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS)

Mardani Ali Sera berpendapat bahwa peran partai oposisi tetap dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi. "Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tapi dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7).  "Karena itu menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan yang mulia karena menjaga kepentingan publik," kata Mardani. Di sisi lain Mardani mengatakan, para pendukung PKS maupun Prabowo Subianto ingin seluruh partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 bertransformasi menjadi oposisi. Secara pribadi Mardani setuju jika PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat memutuskan tetap menjadi oposisi. Dengan demikian, terdapat lima partai pendukung pemerintah dan empat partai oposisi di parlemen. "Kami memaknai demokrasi itu akan sehat kalau selalu ada sistem check and balance. Koalisi Adil dan Makmur dapat bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya pemerintahan," ucap Mardani.




TERBARU

Close [X]
×