Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (15—19 Januari 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka
Anies Baswedan, Gubernur DKI
Pekan ini Anies Baswedan melakukan dua pekerjaan yang menarik perhatian warga DKI. Pertama, Anies mengizinkan becak beroperasi di Jakarta. "Bukan (di seluruh jalan di Jakarta), tetap dibatasi (pengoperasiannya) di pemukiman-pemukiman dan kampung-kampung," ujar Anies, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Anies menambahkan bahwa pengoperasian kendaraan gowes itu hanya ada di kawasan yang sebelumnya memang sudah terdapat becak."Dan tidak semua tempat, (becak) hanya di tempat yang memang kenyataanya memang ada," jelas Anies. Kegiatan Anies yang kedua, Anies bersyukur atas terlaksananya acara groundbreaking program rumah DP 0 rupiah yang telah terselenggara pada Kamis (18/1). "Kami bersyukur sekali di bulan Januari ini salah satu janji yang paling diingat oleh warga mulai kita lunasi hari ini," ujar Anies di Klapa Village, Jakarta Timur. Anies mengumumkan harga rumah program DP 0 Rupiah yang pada tahap pertama dibangun di kawasan Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. “Ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta, tipe 21 harganya Rp 185 juta," ujar Anies saat menghadiri acara groundbreaking rumah DP 0 persen. Ia mengatakan, nantinya rumah ini akan ditujukan untuk warga ber-KTP DKI berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
Perihal bolehnya anggota TNI/Polri yang ikut pilkada kembali berdinas di institusinya, Tjahjo Kumolo menilai bisa saja. Menurut Tjahjo, anggota TNI dan Polri yang gagal terdaftar sebagai pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum ( KPU) bisa kembali aktif di institusinya. Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian ihwal bolehnya anggota Polri yang kembali bertugas meski sudah mengajukan pengunduran diri namun gagal terdaftar di KPU sebagai calon kepala daerah. Tjahjo bilang, sepanjang proses pengunduran dirinya belum selesai dan di tengah jalan gagal terdaftar sebagai calon kepala daerah maka bisa kembali bertugas sebagai anggota Polri dan TNI. "Kalau di undang-undang harus berhenti tapi kan itu setelah ditetapkan sebagai calon di pilkada. Misalnya, saya jenderal daftar ke KPU sekarang tahu-tahu saya ditolak KPU. Berarti kan saya belum sah sebagai calon. Ya kembali lagi (ke TNI atau Polri) kan bisa," kata Tajhjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1). Tjahjo menegaskan anggota Polri dan TNI tak bisa kembali ke institusi awalnya jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan
Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan pemakaian alat tangkap cantrang untuk waktu yang tak ditentukan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada para nelayan yang berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1). "Jadi (izin penggunaan cantrang) diperpanjang tanpa batasan waktu, tapi tidak boleh menambah kapal," kata Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Hadi Santoso dari mobil orasi. Harusnya, izin penggunaan cantrang habis pada akhir 2017. Namun, sejumlah nelayan masih mengajukan protes karena belum bisa mengakses alat pengganti cantrang. "Keputusan tadi tolong dihormati. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi," kata Susi. Adapun bagi nelayan yang membutuhkan kredit perbankan, Susi menjanjikan mereka bisa mendapatkannya. Namun, harus ada niat nelayan untuk beralih ke alat tangkap selain cantrang. "Setuju? Harus! Kalau enggak setuju tak cabut lagi," kata Susi. Kredit macet juga, lanjut Susi, akan dibantu penyelesaiannya. Namun, ia meminta nelayan tak boleh bohong soal ukuran kapal. "Kalau masih ada yang bohong, tahun depan ditenggelamkan," kata Susi disambut sorak-sorai massa.
Daryatmo, Ketua Umum Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding memutuskan mengangkat Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/1). "Hari ini saya diminta (jadi Ketum). Saya anggap itu sebuah takdir, saya tidak pernah membayangkan menjadi ketua umum partai," ujarnya Daryatmo dalam sambutannya. Bagi Daryatmo, "Berpolitik itu sangat mulia, semulia pengabdian di tempat lain, katakanlah di TNI." Menurut dia, kotornya politik bukan disebabkan karena politiknya, namun karena orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, ia mengaku tergerak untuk ikut menciptakan politik yang bersih.Adapun Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinannya sah secara hukum. Ia menunjukkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
Akhirnya kursi kosong Ketua DPR, setelah Setya Novanto terseret kasus e-KTP, Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua DPR. Bamsoet, sapaannya, dilantik dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/). Pengucapan sumpah jabatan dituntun oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Seiring penunjukannya sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik keanggotaannya dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Fraksi Partai Golkar atas instruksi Airlangga. Bamsoet pun diamanahi oleh Airlangga untuk menyelesaikan dua tugas utama, yakni merampungkan rekomendasi Pansus Angket KPK dan menyelesaikan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
