10 Provinsi Termiskin Indonesia 2025: Papua 30% hingga Aceh 12,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 melalui Berita Resmi Statistik (BRS) No. 63/07/Th. XXVIII yang dipublikasikan pada 25 Juli 2025.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,47%, atau setara dengan 23,85 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2024 (8,57%) dan Maret 2024 (9,03%). BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, dengan sekitar 74,6% pengeluaran masyarakat miskin digunakan untuk kebutuhan makanan.

Meski angka kemiskinan secara nasional terus menurun, kesenjangan antarwilayah masih cukup besar.

Sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia masih mencatatkan tingkat kemiskinan dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Berikut daftar provinsi termiskin dan paling sejahtera di Indonesia per Maret 2025 berdasarkan data resmi BPS.

10 Provinsi Termiskin di Indonesia (Maret 2025)

Papua Pegunungan – 30,03%

Provinsi ini menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah perdesaan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar dan infrastruktur.

Papua Tengah – 28,90%

Meski terdapat penurunan kecil dibanding periode sebelumnya, Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Papua Barat – 20,66%

Daerah ini mencatat penurunan tipis dari September 2024, namun angka kemiskinan tetap tinggi akibat minimnya diversifikasi ekonomi di luar sektor primer.

Papua Selatan – 19,71%

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan tradisional dengan produktivitas rendah.

Papua – 19,16%

Meski menjadi wilayah dengan pusat pemerintahan lebih maju dibanding provinsi pemekaran lainnya, tingkat kemiskinan masih di atas 19%.

Nusa Tenggara Timur (NTT) – 18,60%

NTT masih menghadapi masalah ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan akses terhadap air bersih serta pendidikan.

Papua Barat Daya – 17,95%

Provinsi baru hasil pemekaran ini masih mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur dasar dan ekonomi lokal yang stabil.

Maluku – 15,38%

Wilayah kepulauan dengan biaya logistik tinggi dan ketergantungan pada sektor primer membuat angka kemiskinan tetap signifikan.

Gorontalo – 13,24%

Meski telah menunjukkan tren perbaikan, tingkat kemiskinan di Gorontalo masih berada di atas dua digit.

Aceh – 12,33%

Provinsi paling barat Indonesia ini mengalami penurunan kecil dari 12,64% (September 2024), namun angka kemiskinan masih relatif tinggi dibanding wilayah Sumatera lainnya.

10 Provinsi Paling Sejahtera di Indonesia (Maret 2025)

Bali – 3,72%

Setelah pariwisata kembali pulih, Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Kalimantan Selatan – 3,84%

Pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan perdagangan menjadi faktor utama penurunan kemiskinan.

DKI Jakarta – 4,28%

Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta terus menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja yang relatif baik.

Kepulauan Riau – 4,44%

Wilayah ini menikmati pertumbuhan dari sektor manufaktur dan perdagangan internasional.

Kepulauan Bangka Belitung – 5,00%

Diversifikasi ekonomi di luar pertambangan mulai menunjukkan hasil positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kalimantan Timur – 5,17%

Aktivitas ekonomi yang stabil dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut mendorong penurunan kemiskinan.

Kalimantan Tengah – 5,19%

Pertanian, perkebunan, dan infrastruktur yang berkembang pesat turut memperbaiki taraf hidup penduduk.

Sumatera Barat – 5,35%

Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat terus menurun berkat pertumbuhan sektor jasa dan UMKM.

Tonton: Survei KONTAN: Para Pebisnis Menanti Efek Program Populis Prabowo di Kuartal IV-2025

Kalimantan Utara – 5,54%

Meski provinsi muda, pengelolaan sumber daya alam yang baik membuat wilayah ini tergolong sejahtera.

Banten – 5,63%

Wilayah penyangga ibu kota ini memiliki sektor industri dan jasa yang kuat, sehingga tingkat kemiskinan relatif rendah.

Gambaran Umum dan Tren Nasional

Secara umum, penurunan kemiskinan nasional pada Maret 2025 didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%, peningkatan daya beli masyarakat pedesaan, serta stabilitas harga pangan pokok.

Meski demikian, BPS mencatat bahwa kesenjangan antarprovinsi masih cukup lebar, terutama antara Indonesia bagian barat dan timur.

Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 63/07/Th. XXVIII tanggal 25 Juli 2025, data ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar masih menjadi tantangan utama dalam menurunkan angka kemiskinan nasional.