kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Fahri Hamzah hingga Oesman Sapta


Sabtu, 08 April 2017 / 05:00 WIB
5 Newsmakers: Fahri Hamzah hingga Oesman Sapta


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (3—8 April 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR
Soal penangkapan sejumlah orang yang diduga pelaku makar, Fahri Hamzah minta ada keterbukaan. Menurut dia, ada kejanggalan dari tindakan polisi. Sebab, terduga pelaku makar yang sebelumnya sempat ditangkap kini juga sudah dibebaskan.  "Kalau yang dimaksud adalah mengantisipasi ketertiban, sebaiknya itu adalah kerjaan intelijen. Jangan jadi kerja polisi. Polisi tidak bisa merangkap sebagai intelijen ya," ujar dia. Lagi pula Fahri tidak percaya pemerintahan Joko Widodo bisa digulingkan dengan dana Rp 3 Miliar.  "Saya tidak percaya orang dengan Rp 3 miliar bisa laksanakan revolusi. Enggak bisa. Indonesia ini mau Rp 1.000 triliun, Rp 2.000 triliun enggak bisa revolusi," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3).  Polisi sebelumnya menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, ZA, IR, V, dan M terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat (31/3). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan terduga pemufakatan makar sudah merencanakan besaran anggaran untuk melakukan aksi penggulingan Pemerintah Republik Indonesia (RI) saat ini. Perencanaan itu dibuat dalam pertemuan di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat. "Memang di sana disampaikan bahwa untuk jatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana Rp 3 miliar, pemerintah bisa jatuh," kata Argo, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/4). Adapun uang Rp 3 miliar itu masih dalam bentuk perencanaan dan belum terealisasi.

Oesman Sapta Odang, Ketua DPD
Selasa  (4/4) dini hari Oesman Sapta Odang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI dalam rapat paripurna.  Selain Oesman Sapta, paripurna DPD turut memilih Nono Sampono dan  Darmayanti  Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.  "Menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai ketua, saudara Nono Sampono sebagai wakil ketua 1 dan saudari Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua 2," kata pimpinan sementara DPD Rini Damayanti di ruang sidang Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Oesman menuturkan, ia dan dua pimpinan baru lainnya akan berupaya untuk membawa DPD sesuai dengan hati nurani di daerah. "Saya dengan pimpinan DPD yang baru beserta seluruh anggota DPD yang hadir, Insya Allah kami akan melaksanakan tugas murni ini dalam turut membangun bangsa," kata dia. namun, rapat paripurna  itu diwarnai oleh kericuhan dan berbuntut persoalan. 

Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Menanggapi aksi damai 313 yang berlangsung,  Ma’ruf Amin irit berkomentar ketika dimintai tanggapan soal penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath. Ma’ruf  berharap, aksi serupa 313 tidak lagi terjadi di masa mendatang. Pasalnya, kelompok organisasi keagamaan yang menyampaikan tuntutan kepada pemerintah telah menyampaikan tuntutan serupa pada aksi-aksi sebelumnya, seperti 411 dan 212.  Adapun tuntutan yang mereka ajukan pada saat aksi 313 yaitu memberhentikan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, peserta aksi juga meminta agar pemerintah menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap ulama. “Saya rasa sudah cukup lah,” kata Ma’ruf. Ia menambahkan, saat ini umat lebih membutuhkan sebuah dialog untuk menyatukan elemen bangsa.  Untuk itu, ia telah menyarankan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dilangsungkan dialog nasional yang menyatukan seluruh umat beragama. “Dan Insya Allah mungkin diadakan sesudah pilkada,” ujarnya.
 

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangannya sebagai Mendagri untuk mencabut peraturan daerah (perda). "Saya sebagai Mendagri jujur tidak habis pikir dengan putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perda yang jelas-jelas menghambat investasi," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (6/4).  Tjahjo menuturkan, pembatalan perda merupakan domain executiveReview. Perda, kata Tjahjo, merupakan produk dari pemerintah daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Menurut Tjahjo, penghilangan kewenangannya dalam mencabut Perda akan berimplikasi pada program pemerintah. Di antaranya, program deregulasi untuk investasi secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah akan terhambat. "Masih banyak Perda yang bertetangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperpanjang birokrasi perizinan investasi, lokal, nasional, international," kata Tjahjo. Selain itu, Tjahjo tidak merasa yakin Mahkamah Agung mampu membatalkan Perda dalam waktu singkat. Hal itu terlihat pada saat tahun 2012 di mana MA hanya membatalkan dua Perda. "Kemendagri akan mengajak Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten khususnya, untuk mencari jalan keluarnya tentang masalah ini," ujar Tjahjo. Uji materi tersebut diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan pihak terkait.

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri berulang kali mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik. Terakhir, Mega menyampaikan hal tersebut saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu. "Saya berkata pada diri saya, mereka (kader) itu kok enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun. Karena tidak mudah apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di Republik ini," ujar Megawati.  Menanggapi hal ini, "Hukum alam itu, seseorang ada batasnya. Di situlah Beliau menyampaikan aspek-aspek manusiawi Beliau sebagai seorang ibu," ujar Hasto Kristiyanto dalam program Satu Meja Kompas TV, Senin (3/4) malam. Bagi Kistiyanto, melihat tantangan bangsa dan negara, sosok Megawati dianggap mampu menjadi pembimbing ideologi yang baik bagi para kader.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×