kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari SBY hingga Sumarsono


Sabtu, 11 Maret 2017 / 05:00 WIB
5 Newsmakers: Dari SBY hingga Sumarsono


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (6—10 Maret 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Soni Sumarsono, Pelaksana Tugas Gubernur DKI

Sumarsono kembali dilantik sebagai Plt Gubernur DKI pada Senin (6/3).  Untuk kali yang kedua ini Sumarsono mengatakan hanya fokus pada pelaksanaan pilkada.   "Prioritas saya, saya didesak waktu satu bulan lebih sedikit, fokus kepada suksesnya pilkada, ketentraman pemerintahan dan fungsi menjalankan pemerintahan di DKI. Jadi yang lain-lain selama tidak jadi prioritas di jaman saya, saya tidak tangani dulu," ujar Sumarsono di Balaikota, Rabu (8/3). Selain itu, Sumarsono  mengatakan selama dia menjabat sebagai Plt, tidak akan melakukan relokasi untuk kelanjutan normalisasi kali. Sumarsono  menjelaskan,  dia ingin menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung. Dikhawatirkan dengan adanya kebijakan relokasi, bisa membuat kegaduhan. "Saya berharap mungkin selama pilkada sampai selesai pilkada enggak ada relokasi, supaya menciptakan iklim kondusif. Tidak akan dilakukan menjelang pilkada," ujar Sumarsono.


Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Maraknya kasus dugaan korupsi dana sosialisasi pelaksanaan Asian Games XVIII/2018 mengusik Puan Maharani. Agaknya dia khawatir kasus ini mengganggu event olahraga Asia itu. "Proses hukum ya proses hukum. Tetapi ya jangan sampai hal-hal teknis seperti itu kemudian menghambat penyelenggaraan sukses Asian Games ke depan," kata Puan, seusai rapat persiapan Asian Games 2018, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/3/) malam. Ia menambahkan,  Asian Games merupakan event penting bagi Indonesia. Setelah 55 tahun, baru kali ini Indonesia diberi kesempatan kembali menjadi tuan rumah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Indonesia (KOI), Doddy Iswandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018. Selain Dody, polisi juga telah menetapkan Ikhwan Agus, penyedia jasa kegiatan tersebut, sebagai tersangka.


Fadli Zon, Wakil Ketua DPR

Survei Transparency International Indonesia  (TII) menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup.  Seperti biasa Fadli Zon berusaha mementahkannya. Fadli mengaku belum mengetahui cara survei itu dilakukan. "Saya belum lihat juga sejauh mana bagaimana dia melakukan survei apakah dia hanya melalui berita-berita yang ada di media atau memang melakukan satu proses investigasi sampai sistem dan mekanisme yang ada di dalam lembaga-lembaga tersebut," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/3). Fadli justru mengatakan bahwa potensi terbesar korupsi berada di eksekutif. Sebab, lembaga tersebut memiliki hak penggunaan anggaran. Adapun DPR tidak lagi mengikuti proses anggaran di satuan tiga. Oh, gitu.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Keenam RI

Akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa bertemu Presiden Jokowi. Kamis (9/3) sekitar pukul 12.00 mereka bertemu di Istana Merdeka. Dalam kesempatan jumpa pers, SBY percaya bahwa Presiden Joko Widodo ingin betul-betul membangun negara ini. Meski demikian, SBY yang juga sempat menjabat selama 10 tahun sebagai Presiden, sempat melontarkan candaan ke Jokowi.  "Kalau seloroh saya, Presiden ini hidupnya tidak tenang, kiri salah kanan salah, maju kena mundur kena itu," kata SBY. Selain itu, SBY memuji Presiden Jokowi karena berhasil menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia dengan baik. Begitu juga dengan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA). SBY juga mengusulkan agar ada wadah komunikasi antara presiden dengan mantan-mantan presiden.  "Kalau ada klub presiden dan mantan presiden kan baik, seperti ini, kita bisa saling berkomunikasi," ujar SBY. Jokowi tertawa menanggapi usul ini.   SBY mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi ini merupakan awal yang baik. SBY berharap tidak ada lagi miskomunikasi yang terjadi antara dirinya dengan Jokowi.  "Karena tidak baik kalau ada miskomunikasi dan misinformasi di antara beliau dan saya ataupun di antara kami-kami yang pernah memimpin negeri ini," ucap Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto mengakui bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menimbulkan kegaduhan.  "Kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang sekarang sudah terjalin antara pemerintah dengan DPR," ujar Wiranto  di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). Wiranto meminta semua pihak agar menyerahkan persoalan hukum kasus tersebut kepada lembaga peradilan dan tidak perlu gaduh. Dia tak ingin kegaduhan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut KPK, kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dan melibatkan nama-nama termasuk anggota DPR RI periode lalu, seperti Marzuki Alie, Anas Urbaningrum, Setya Novanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×