kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari SBY hingga Fadli Zon


Sabtu, 16 September 2017 / 05:00 WIB
5 Newsmakers: Dari SBY hingga Fadli Zon


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (11—15 September  2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Asma Dewi tertangkap, serentak beredar fotonya dengan orang-orang penting negeri ini yang terkait dengan pilkada DKI.  Di antaranya banyak foto Asma Dewi dengan berbagai petinggi Partai Gerindra, seperti Prabowo Subianto, beredar di dunia maya. Karena itu, Fadli Zon perlu melakukan klarifikasi.  "Tidak ada kaitannya, Pak Joko Widodo saja pernah berfoto dengan Dimas Kanjeng dan apakah Pak Jokowi anak buahnya Dimas Kanjeng? Kan tidak. Jadi, menurut saya, itu tidak ada urusannya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di Kampung Kebun Bayam, Jakarta Utara, Rabu (13/9). Fadli meminta kepada pihak yang berwajib untuk terus memproses kasus Asma Dewi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti diketahui.  Asma Dewi ditangkap pihak kepolisian terkait transfer Rp 75 juta ke rekening Saracen. Kemudian beredar di media sosial foto-foto dia bersama dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan beberapa tokoh lain.

Susilo Bambang Yudhoyono,  Ketua Umum Partai Demokrat

Ada upaya-upaya untuk membuat KPK lemah, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY pun bereaksi. SBY dengan tegas mengatakan bahwa Demokrat menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan SBY saat memberi sambutan dalam acara diskusi dengan pimpinan KPK, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9). SBY mengatakan, KPK punya misi dan tantangan besar, serta memiliki banyak musuh. Presiden ke-6 RI itu berpesan agar jajaran KPK kuat. "Kepada para komisioner yang lain dan seluruh jajaran KPK agar tetap kuat, tegar, jaga integritasnya, fair di dalam memproses mereka yang didakwa melakukan pelanggaran korupsi," kata SBY. Presiden keenam RI itu menyatakan, meski kader Demokrat juga ada yang tersangkut kasus korupsi, namun partainya konsisten dalam mendukung KPK.  "Apapun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, kita tahu, dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK. Apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK," kata SBY.

HM Prasetyo, Jaksa Agung

Ketika Pansus DPR “berusaha melemahkan” KPK, agaknya HM Prasetyo terbawa arus. Menurut dia, OTT KPK tak mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. "Penindakan kasus korupsi dengan melakukan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan ingar-bingar namun IPK indonesia dalam beberapa tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," tutur Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).  Selain itu, Prasetyo menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa. Dengan kata lain, Prasetyo ingin tak ada kewenangan penuntutan di KPK. Wah, kok gitu.

Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Gerindra

Ahmad Muzani menyayangkan anggota fraksinya yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menandatangani surat Setya Novanto ke KPK. Surat itu meminta KPK menunda proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Novanto. "Saya mau menanyakan kepada Pak Fadli, 'Kenapa elo tulis surat kayak begituan?' Saya mau tanya," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Muzani mengatakan, sejak awal Novanto ditetapkan sebagai tersangka, sempat ada usulan membuat surat tersebut, tetapi batal. Salah satu proses yang seharusnya dilalui yakni Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk meminta persetujuan semua fraksi.  Pada kesempatan lain, Muzani  mengatakan bahwa Gerindra sama sekali tak pernah menginstruksikan Fadli untuk menandatangani surat aspirasi Novanto itu.  Sejak awal, Gerindra menentang upaya pelemahan KPK dengan menarik dukungan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Karena itu, ia meminta pengiriman surat tersebut tidak dikaitkan dengan Gerindra.  "Itu Fadli harus menjelaskan kepada publik bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang kalau merasa simpang siur silakan jelaskan," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (14/9).

Muhadjir Effendy,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ada penyalahgunaan obat bertuliskan Paracetamol Cafein Carisoprodol (PCC) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Obat yang diduga sebagai bentuk baru narkoba itu dikonsumsi oleh anak-anak hingga menimbulkan korban jiwa. "Memang penyelundupan narkoba di beberapa wilayah perbatasan dan sekitarnya itu sangat intensif," ujar Muhadjir saat ditemui di Kompleks Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Medeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Muhadjir menyebutkan, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sebagian Pulau Sulawesi dan Maluku Utara merupakan beberapa daerah yang rawan penyelundupan narkoba. Muhadjir juga sudah menyampaikan fenomena itu kepada kepolisian dan TNI. Namun, berdasarkan penjelasan mereka, memang sulit memberantasnya. "Karena penyelundupan obat terlarang ini melalui jalan tikus di perbatasan-perbatasan. Sudah kerja keras, tapi karena saking banyaknya jalan tikus yang bentangannya sekian ratus kilometer itu memang sangat merepotkan," ujar Muhadjir. Ia meminta kepala daerah serta unsur kepolisian dan TNI setempat untuk memperketat wilayah perbatasan agar narkoba tidak masuk dan merasuki masyarakat, khususnya anak-anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×