Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (21—25 Maret 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah gusar dengan penyebutan namanya dan Fadli Zon dalam sidang kasus dugaan suap pajak. Namun, menurut Fahri, klarifikasi yang telah disampaikan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno sudah cukup jelas, yaitu dirinya dan Fadli hendak dijadikan contoh untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Handang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan suap pajak. Ia menambahkan, KPK seharusnya fokus menyelesaikan kasus suap pajak yang ditangani, yang diduga melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, penyelidikan kasus ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Ia menyayangkan, sikap KPK yang justru sibuk "menggoreng" isu penyebutan namanya di dalam persidangan. "Yang saya persoalkan, KPK seperti sengaja menciptakan ini dan mengolah isu ini supaya orang kayak saya jadi takut, diem. Kayak teman-teman lawyer sekarang diam kan. Enggak berani lagi kritik KPK," papar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3).
Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Keenam RI
Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY akhir-akhir ini tampaknya harus sering tampil ke publik. Pekan ini SBY harus membantah telah meminjam mobil dinas kepresidenan dari negara. Mengenai mobil dinas Mercedes Benz S-600, SBY merasa hal ini sudah sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. "Dasar hukumnya sangat jelas. Karenanya, ketika setelah 20 Oktober 2014 dulu, mobil yang telah 7 tahun saya gunakan itu diantar dan diserahkan ke rumah saya, saya nilai tidak salah," kata SBY dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/3). SBY mengaku sudah agak lama berencana menyerahkan mobil tersebut ke negara. Ia sudah memberitahu staf dan unsur Paspampres yang melekat. SBY pun mengaku mobil tersebut sangat jarang ia gunakan. Terakhir kali ia menaiki mobil itu adalah bulan September 2016. Namun, mobil tersebut sedang diperbaiki, menurut SBY, ia tidak mungkin mengembalikan mobil dalam keadaan rusak. "Saya sedih, justru dengan niat baik itu, hari ini pemberitaan media sangat menyudutkan saya, seolah saya bawa mobil yang bukan hak saya," ucap dia.
Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta
Soal hasil survei yang beberapa lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, ditanggapi dengan santai oleh Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama. "Kalau memang hasil survei sesuai dengan tanggal 19 April (hari pencoblosan), ya berarti Oktober 2017, orang Jakarta punya gubernur baru namanya Anies. Sederhana, kan?" kata Ahok, di Jalan Proklamasi Nomor 53, Jakarta Pusat, Rabu (22/3). Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dari 440 responden yang disurvei pada periode 27 Februari sampai 3 Maret 2017, sebanyak 49,7 persen responden memilih Anies-Sandiaga.
Tito Karnavian, Kepala Polisi RI
Maraknya kabar soal penculikan anak agak mengusik Tito Karnavian. Dia dengan tegas mengatakan bahwa penculikan anak yang beredar melalui pesan singkat berantai serta di dunia maya, tidak benar atau hoax. “Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita hoax,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3). Menurut Tito, penyebar isu penculikan anak sengaja memanfaatkan momentum keramaian Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) untuk menaikkan isu tersebut. Masih berkait dengan pilkada, Tito mengingatkan, masyarakat untuk tidak menebar kampanye provokatif di masa kampanye Pilkada DKI putaran kedua. “Ayo lah kita malu sebagai bangsa kalau seandainya kita harus mengedepankan primordialisme, intimidasi, penekanan atau manipulasi kepada publik dengan kampanye negatif,” kata Tito.
Djan Faridz, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta
Agaknya ketidakakuran kedua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencapai puncaknya. Kamis (23/3), Djan Faridz resemi memecat Romahurmuziy dari kepengurusan PPP muktamar Jakarta. Romahurmuziy dianggap telah melanggar AD ART dan tidak lagi sejalan dengan keinginan partai. Pascapemecatan, PPP muktamar Jakarta melarang Romahurmuziy untuk menggunakan atribut atau embel-embel partai berlambang ka'bah. Jika melanggar, baik Romi maupun kader PPP kubu muktamar Surabaya terancam pidana. Menanggapi ini, kubu Romi lewat Ketua Departemen Pemuda PPP Ali Tanjung mengatakan bahwa langkah Djan Faridz hanya menjadi bahan tertawaan kader PPP di akar rumput. "Bagi kami, mau seribu kali dipecat tidak berefek. anggap saja seperti pepatah ankong menggonggong kafilah tetap berlalu. kita hanya tertawa dan menganggap ini lucu," tutur Ali, Jumat (24/3). Ali mengatakan kader partai berlambang Ka'bah itu sangat tahu dan bisa membedakan mana yang pengurus asli dan memiliki legalitas denganyang palsu alias ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
