kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Saldi Isra hingga Setya Novanto


Sabtu, 15 April 2017 / 05:25 WIB
5 Newsmakers: Dari Saldi Isra hingga Setya Novanto


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (10—13 April 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan

Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi

Saldi Isra resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa lalu (11/4).   Saldi menawarkan konsep justice office. "Justice office itu sebenarnya office yang di dalamnya, hakim dibantu banyak orang yang memiliki pengetahuan dan itu menjadi supportingstaff dari para hakim," ujar Saldi di Istana Negara, Jakarta.  Konsep ini pernah diungkapkan Saldi saat menjalani tes wawancara seleksi calon hakim MK di Sekretariat Negara, Senin, 27 Maret 2017 lalu. Saldi mengatakan, keterlibatan justice office itu dapat menjawab kritik publik atas MK soal lambannya sebuah putusan dikeluarkan.

Setya Novanto, Ketua DPR RI

Dicekal ke luar negeri atas permintaan KPK bagi Setya Novanto tidak masalah. "Tentu apa pun yang diputuskan saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4). Ia mengaku siap jika KPK memerlukan keterangannya.  "Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu. Setya Novanto dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan atas permintaan KPK. "Saya harapkan ini bisa secara tuntas bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan dengan sabar untuk bisa melakukan apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar dan apa yang saya lakukan," sambungnya.

Prabowo Subianto,  Ketua Umum Partai Gerindra

Ada pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara Senin malam (10/4). Menurut Prabowo, pertemuan mendiskusikan berbagai persoalan yang tengah terjadi.  Prabowo Subianto mengatakan, pertemuan dengan sejumlah tokoh  ini didasari prinsip saling pengertian. "Kita membangun komitmen bahwa Bhineka Tunggal Ika itu harga mati, NKRI harga mati, tidak ada dari kita ingin atau terpikirkan tentang sektarianisme atau memecah belah bangsa yang tidak sesuai dengan falsafah UUD '45, Pancasila, dan sebagainya," kata Prabowo. Menurut Prabowo, seluruh masyarakat harus dilindungi meskipun saat ini tengah berlangsung proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. "Perbedaan itu, pergantian jabatan itu biasa, gonta ganti itu biasa," kata dia. Ia menambahkan, ke depan, pertemuan antar tokoh seperti malam hari ini akan dilakukan secara rutin. Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI,Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Partai Golkar Titik Soeharto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, Mantan Menteri Ekonomi Kwiek Kian Gie, Mantan panglima TNI Djoko Santoso.

Sumarsono, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta

Debat pasangan Anies Baswedan—Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnam—Djarot Saiful Hidajat pada Rabu (12/4) di Hotel Bidakara, bagi Sumarsono tidak ada hal baru. Para kandidat hanya mempertegas program yang mereka telah sampaikan saat kampanye dan ketika debat Pilkada DKI putaran pertama. "Secara substantif tidak ada yang baru. Sebagai Plt Gubernur DKI saya kan sudah lihat semua persoalan Jakarta, hanya penegasan saja supaya publik mengetahui bahwa ada langkah yang dilakukan oleh petahana, dan ada ide yang disampaikan oleh nomor tiga," ujarSumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/4). Namun, menurut Sumarsono, yang baru adalah konsep debatnya.  "Hal yang baru adalah kehadiran komunitas-komunitas itu. Mudah-mudahan ini memberi dampak bagi kualitas demokrasi Pilkada DKI putaran dua," ujar Sumarsono.

Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)

Mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tidak memerlukan revisi  undang-undang itu.  "Kami sudah tekankan berkali-kali dengan UU KPK yang sekarang itu sudah cukup, sudah bisa melaksanakan tugasnya," kata Agus di Markas Slank, Jalan Potlot III, Jakarta Selatan, Rabu (12/4). Menurut Agus, yang perlu dilakukan revisi adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Justru yang harus direvisi adalah UU Tipikor. Kami inginnya tadi masukkan asset recovery, korupsi di private sector. Jadi kalau kemudian tetangga kita kemudian tiba-tiba kaya, jadi kayanya dari mana? Dari korupsi atau dari mana? Itu kita harus bisa memonitor itu," ujar Agus. Dalam kesempatan itu, Agus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam menolak revisi UU KPK. "Kami di KPK sangat berterima kasih karena dukungan begitu masif untuk mendukung menolak revisi UU KPK. Ini harus jadi pemahaman kita semua," ucap Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×