kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Rizieq Shihab hingga SBY


Sabtu, 21 Januari 2017 / 05:00 WIB
5 Newsmakers: Dari Rizieq Shihab hingga SBY


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (16—20 Januari 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Ronny F. Sompie, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Luasnya wilayah Indonesia membuat Ronny F. Sompie mengusulkan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan pensiun diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurut dia, hal ini bisa menjadi solusi karena terbatasnya jumlah pegawai imigrasi di wilayah perbatasan.  "Solusinya bisa alih status prajurit TNI terkait usia pensiun. Saat ini kan hanya Letkol ke atas saja yang bisa alih status. Prajurit pangkat apapun yang akan pensiun di umur 53 tahun bisa ditawarkan alih status menjadi PNS," ujar Ronny, saat rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa dia menyetujui usulan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari berbagai tingkat kepangkatan yang akan pensiun bisa diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). "Pola itu kan bagus, mereka ini kan pensiunan rata-rata masih punya disiplin, etos kerja dan semangat. Itu bagus. Bintara juga punya keahlian dan kemampuan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

Rizieq Shihab, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI)

Boleh jadi karena menghadapi laporan yang bertubi-tubi terhadap dirinya, Rizieq Shihab menginginkan agar segala permasalahan hukumnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk kasus yang menjeratnya. "Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani," kata Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). "Bahkan kalau ada laporan-laporan, mestinya kepolisian mencoba untuk memediasi, apalagi kalau masalahnya sensitif," tambah dia. Namun, Kepala Divisi Humas  Polri  Irjen  Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini proses hukum terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terus berjalan. "Sementara ini proses hukum berjalan. Kami belum lihat pendekatan lain seperti apa," kata Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/1).  

Gatot Nurmantyo, Panglima TNI  

Maraknya berbagai peristiwa yang coba-coba menggoyang kebhinnekaan memang membuat resah. Karena itu,  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima, TNI sudah memerintahkan semua Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. "Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya.  TNI  membantu  Polri,  membantunya dengan cara TNI, baik dari intelijen, pasukan, teritorial, dan lain-lain," ujar kata Panglima TNI di sela rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1).

Maruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengakui bahwa tak semua fatwa MUI bisa ditafsirkan dengan baik oleh masyarakat. Ia menyadari ada juga fatwa yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Ia juga mengingatkan, dalam menyikapi setiap fatwa, masyarakat tidak boleh mengeksekusinya secara sepihak. "Tapi kadang ada masyarakat yang tidak patuh pada aturan," kata Maruf, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/1). Selama ini, menurut dia, fatwa MUI tak pernah berbenturan dengan hukum positif di Indonesia.  "Yang ada hanya positivisasi fatwa MUI menjadi regulasi untuk kepentingan lembaga negara," kata Maruf.  Adapun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai ada kelompok yang memanfaatkan fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) untuk mengganggu stabilitas keamanan. Namun, menutup pekan, MUI membuat heboh dengan kemunculan foto anggota MUI bersama Presiden Israel. Mengenai ini, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia(MUI) Nadjamuddin Ramli mengatakan bahwa anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Istibsyaroh pergi ke Israel atas nama sendiri. Kendati begitu, "Kalau itu memang kesalahan politik atau etika, MUI bisa menyiapkan sidangnya. Kami bisa berhentikan dari anggota komisi," kata Nadjamudin.

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Keenam RI

Menutup pekan, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mencuit pada akun Twitter-nya pukul 14.39 (20/1). Isi cuitannya: "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*."  Pada akhir tweet, tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY. Kicauan tersebut telah di-retweet lebih dari 1.500 kali oleh netizen dalam waktu kurang dari satu jam. Menurut  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo,  "Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi," kata Roy, Jumat (20/1). Roy berharap agar masyarakat Indonesia introspeksi diri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×