kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Novanto hingga Gatot Nurmantyo


Sabtu, 30 September 2017 / 05:25 WIB
5 Newsmakers: Dari Novanto hingga Gatot Nurmantyo


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (25—30 September  2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima RI
Gelar doktor honoris causa dianugerahkan Universitas Negeri Padang (UNP) kepada Megawari Soekarnoputri. Kendati ini bukan penganugerahan gelar doktor  honoris causa pertama bagi dirinya,  Megawati mengaku deg-degan.   "Terus terang sebetulnya ketika Pak Rektor tadi mengatakan semua senat berkumpul dan banyak guru besar dan sebagainya, saya deg-degan juga," ujar Megawati saat membawakan pidato ilmiah, di Auditorium Kampus UNP, Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9). Megawati mengaku sangat antusias, bangga, dan bersyukur dengan gelar yang diberikan kepadanya tersebut. Menurut dia, sebuah kehormatan mendapatkan penghargaan untuk bidang pendidikan, tepatnya berkaitan dengan politik pendidikan. Seperti diketahui  Megawati pernah menerima empat gelar doktor kehormatan dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang; Korea Maritime and Ocean University; Moscow State Institute of International Relation, dan Universitas Padjadjaran.

Gatot Nurmantyo, Panglima TNI
Ribut-ribut soal  pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter akhir diralat oleh Gatot Nurmantyo. "Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen," ucap Gatot, saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9).  Sebelumnya dalam acara reuni dengan sejumlah purnawirawan TNI pada Jumat (22/9) lalu, Gatot mengatakan bahwa informasi yang dia dapat akurat. Akibat pernyataannya tersebut, Gatot pun dipanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai klarifikasi.  Lalu klarifikasinya? "Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," tutur Gatot. Bahkan, menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan pun tidak dia berikan informasi. "Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semua informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," ucap dia.  Namun, belakangan ini pernyataan Gatot memang mengundang polemik.  Selain kabar  perihal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer, Gatot juga mengajak nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984). Karena itu ada sejumlah pihak yang menilai Gatot  sedang melakukan manuver politik.  Gatot membantah bahwa apa yang ia lontarkan adalah manuver politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Di sini (gedung DPR) tempat banyak orang politik. Kalau orang politik di sini, itu (menilai) bodoh yang saya lakukan. Konstituen saya pada kabur," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9).  

Setya Novanto, Ketua DPR RI
 Foto Setya Novanto tengah terbaring di rumah sakit viral di jagat maya sejak Rabu (27/9) kemarin. Bukan ungkapan simpati yang mengalirkan ke Novanto, melainkan foto itu malah dijadikan guyonan. Dalam foto tersebut, Novanto tengah tertidur dengan bantuan alat pernapasan serta infus. Ia tengah dijenguk oleh Endang Srikarti Handayani, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.   Awal sakitnya, Novanto diduga terkena vertigo. Dia jatuh pingsan saat sedang bermain pingpong di rumahnya. Hingga akhirnya pada Selasa (18/9), Novanto menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat sakit, pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) menjadi tertunda. Toh, di tengah guyonan atas dirinya, Novanto pada Jumat (29/9) ini bisa bernapas lega.  Pasalnya, hakim Cepi Iskandar di PN Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Novanto.   "Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar hakim Cepi. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.  Seperti diketahui, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Lalu, ia lalu mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Fadli Zon, Politisi Partai Gerindra
Beredarnya foto Fadli Zon di patung tokoh Vladimir Lenin dan makam Karl Marx belakangan kembali viral di dunia maya.  Hal tersebut dianggap bertentangan dengan sikap Fadli yang menolak komunisme. Fadli menjelaskan, foto dengan patung Lenin diambil saat ia berkunjung ke Madame Tussaud London pada 2002 lalu.  Fadli mengaku tertarik foto bersama Lenin karena pernah mempelajari sejarahnya saat ia kuliah Sastra Rusia di Universitas Indonesia.  Sementara foto ziarah ke makam Karl Marx diambil pada 2003 silam. Fadli beralasan, ia memang hobi berziarah ke makam para tokoh dunia. "Semua, makamnya Stalin saya datengin, makamnya Lenin, makamnya nabi-nabi hampir semuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, itu sudah saya datengin semua," kata dia. Namun, Fadli menegaskan bahwa ia tidak mengagumi Lenin, Karl Marx dan para tokoh komunis lainnya. Fadli mengaku hanya senang mempelajari sejarah terkait komunisme. "Ya enggak (mengagumi) lah, Stalin itu pembunuh berdarah dingin. Saya antikomunis kok," ujarnya.

Fahri Hamzah,  Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah menilai penyebutan namanya dalam persidangan kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak relevan.  Dia merasa dibuli karena namanya disebut dalam persidangan.  "Bahwa rahasia para pejabat yang diperoleh melalui penyadapan dan pengumpulan informasi secara ilegal termasuk kepada auditor dan anggota BPK telah dijadikan bahan untuk membuli pejabat tinggi di Indonesia," kata Fahri melalui keterangan tertulis, Rabu (27/9). Dia menuding jaksa KPK sengaja mengarahkan pertanyaan tersebut. Hal tersebut, menurut Fahri, dilakukan untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×