Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (9—13 Januari 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan
Awal pekan ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Di hari bersejarah itu, sang ketua paratai, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya akan selalu berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. "Jadi kalau ada yang mau macam-macam, Presiden, Wapres, panggil saja kita (PDI-P)," kata Megawati dalam pidato HUT ke-44PDI-P di JCC, Jakarta, Selasa (10/1). Megawati menegaskan bahwa seluruh kader PDI-P rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kivlan Zein, Mayor Jenderal (Purn)
Soal tuduhan makar, Kivlan Zein meminta kepada Polri untuk berhati-hati dalam melakukan langkah hukum. "Saya minta polisi hati-hati melakukan upaya hukum. Jangan sembarangan menuduh kami melakukan makar," kata Kivlan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/1). Kivlan menyebutkan, delapan orang yang disangkakan melakukan makar sebenarnya hanya mewacanakan perubahan tata negara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli atau sebelum dilakukan amandemen. Lagi pula, jika seandainya terjadi upaya makar, Polri tidak memiliki kewenangan untuk terlibat. Sebagai kasus yang terkait dengan keamanan negara, kata dia, seharusnya ditangani oleh TNI. Kivlan Zein menduga ada pihak tertentu yang ingin menjebloskan dirinya ke penjara atas tuduhan makar. "Saya merasa ada pihak ingin saya masuk penjara karena saya vokal. Mungkin boleh jadi, boleh jadi Wiranto," ujar Kivlan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Namun, Wiranto membantah. "Jatuhkan apa? Urusan saya ini sudah banyak, kok, jatuh menjatuhkan orang," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden. "Jadi, enggak ada ya. Enggak ada kaitannya sama sekali."
Rizieq Shihab, Pemimpin Front Pembela Islam
Entahlah, karena geregetan dengan jalannya proses hukum terhadap Ahok atau apa, Rizieq Shihab mengaku, akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017. “Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi,” kata Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, pada hari itu Rizieq juga sempat curhat ke DPR bahwa merasa dikriminalisasi dan penegakan hukum tebang pilih. Terkait logo palu arit pada uang baru, Rizieq berencana melaporkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke MabesPolri. Gubernur BI dan Menkeu dianggap bertanggung jawab karena turut membubuhkan tanda tangan pada uang baru tersebut. Selain itu, Rizieq juga akan melaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan desainer logo. "Kami akan laporkan ke Mabes Polri. Kami akan laporkan Gubernur BI, Menteri Keuangan," kata Rizieq. Menutup pekan (Kamis, 12/1), Riziq diperiksa di Polda Jawa Barat terkait dugaan pelecehan Pancasila. Namun, Rizieq tidak mengakuinya dan menganggap video yang dijadikan barang bukti merupakan video editan.
Gatot Nurmantyo. Panglima TNI Jenderal
Mengenai desas-desus yang menyebutkan bahwa dirinya ditegur Presiden Jokowi terkait terkait penghentian kerja sama militer secara sepihak dengan Australia Defence Force (ADF), Gatot Nurmantyo membantah. "Teguran tidak ada, itu hoax, ngapain kita mikirin itu. Capek," ujar Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1). Gatot menegaskan, seluruh keputusan institusional yang dia buat selalu berdasarkan pada persetujuan Presiden. Adapun mengenai pencopotan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan kesalahan prosedur. "Kemarin dicopot karena kesalahan prosedur. Prosedurnya adalah dia harus melapor kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. Semaunya saja," ujar Gatot. Dia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan pelatihan bela negara. Namun, pelatihan tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
Sebenarnya wacana bahwa Prabowo akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden sudah lama terdengar, hanya isu itu semakin menguat ketika ada wacana tawaran kader Gerindra untuk masuk kabinet. Gerindra dengan tegas menolak karena Partai Gerindra berencana kembali mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini Prabowo akan menang jika kembali maju. "Kalau sekarang kami sangat siap dan kami yakin 2019 akan menang," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). "Kemarin saja (Pilpres 2014) dengan persiapan yang relatif pendek, kami bisa memenangkan dengan perbedaan yang cukup tipis, apalagi sekarang," kata dia. Fadli juga menyinggung soal hasil survei terhadap Prabowo yang masih tinggi. "Menurut survei, Pak Prabowo juga selalu berada di dalam top two. Di antara dua, kadang nomor satu, kadang nomor dua, antara Prabowo-Jokowi. Peluang Prabowo cukup besar," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
