kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Masinton hingga Kivlan Zein


Sabtu, 23 September 2017 / 05:05 WIB
5 Newsmakers: Dari Masinton hingga Kivlan Zein


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (18—22 September  2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Jusuf Kalla, Wakil Presiden

Adanya tuduhan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, adalah pencitraan, Jusuf Kalla membantahnya. "Itu bukan untuk pencitraan. Pemerintah selalu berbuat dan selalu ingin tindakan-tindakan yang baik juga diketahui oleh rakyat, semacam pertanggungjawaban," kata Kalla, Selasa (19/9). Menurut Kalla, dalam beberapa kasus lainnya, pemerintah juga aktif mengirimkan bantuan ke negara-negara lain yang membutuhkan misalnya ke Afganistan. Karena itu, ia heran jika ada yang menganggap langkah pemerintah memberikan bantuan untuk Rohingya adalah sebuah pencitraan.  "Kalau kita diam-diam saja begitu kan nanti apa. Ini serba salah, diam-diam dikritik, terbuka juga dikritik. Itu juga di Indonesia penting kritikan seperti itu, agar pemerintah bisa kerja proporsional, tidak berlebihan. Tapi dalam kasus ini bukan pencitraan," papar Kalla.

Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Jenderal

Timbul pro-kontra perihal pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun, Gatot Nurmantyo menganggap itu penting dilakukan. "Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi," ujar Gatot usai melakukan ziarah di makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Senin (18/9).  Gatot menyoroti di era sekarang berita-berita bohong atau hoaks berkembang liar. Dikhawatirkan isu-isu yang melenceng tersebut diyakini sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Gatot mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang Jas Merah, yamg merupakan singkatan dari "jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Bahkan, Gatot juga memerintahkan jajarannya untuk memutar film tersebut di satuan masing-masing. “Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini,” kata Gatot.

Kivlan Zen,  Mayor Jenderal Purnawirawan TNI

Perihal pengepungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kivlan Zen membantah telah menjadi auktor intelektual atau dalang peristiwa pengepungan kantor YLBHI. Dia juga menampik kabar bahwa dirinya berada di tengah massa saat pengepungan terjadi.  "Malah saya di Bogor. Kalau saya dituduh pada Minggu kejadian yang ada penyerangan ada kerusuhan di depan LBH, saya tidak berada di sana dan saya tidak merancang untuk menyerang," kata Kivlan. Namun, menurut hemat Kivlan,  YLBHI perlu dibubarkan layaknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kivlan menilai YLBHI kerap melakukan kegiatan yang terkait dengan paham komunis. "Bukan sekali dua kali, mereka melakukan itu berkali-kali. Dengan demikian LBH (YLBHI) perlu dibubarkan seperti HTI," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan di DPR mencopot anggotanya Masinton Pasaribu dari posisi Wakil Ketua Panitia Khusus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Surat pergantian sudah disampaikan Fraksi PDI-P kepada Pansus pada Selasa (19/9). Masinton menganggap wajar pencopotannya dari posisi Wakil Ketua Pansus KPK. Ia digantikan oleh Eddy Kusuma Wijaya. Masinton mengatakan, pencopotannya merupakan pergantian biasa sebagaimana sebelumnya ia menggantikan Risa Mariska. "Itu biasa. Saya juga dulu menggantikan. Dulu Bu Riska, sekarang Pak Eddy. Kami bergiliran saja," kata Masinton, Rabu (20/9). Ia mengatakan, keputusan tersebut telah diputuskan fraksi dan ia menghormati serta mematuhi sepenuhnya. "Itu biasa saja. Itu enggak mendadak. Itu (keputusan) partai," lanjut dia.  

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR

Presiden Jokowi pernah mengatakan, urusan Pansus Angket KPK menjadi kewenangan DPR sepenuhnya selaku kuasa legislatif. Bagi Fahri Hamzah, pernyataan itu menunjukkan bahwa presiden telah melakukan sesuatu yang positif. "Saya sangat berterima kasih terhadap ketegasan Presiden, khususnya karena beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses. Karena prosesnya sedang berjalan. Jadi saya kira Presiden melakukan sesuatu yang positif," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9). Fahri tidak melihat pernyataan Presiden sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, menurut dia, pernyataan Presiden itu bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pansus untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hingga nantinya Presiden diharuskan menyikapi dalam bentuk keputusan politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×