kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Gatot Nurmantyo hingga SBY


Sabtu, 28 Oktober 2017 / 05:05 WIB
5 Newsmakers: Dari Gatot Nurmantyo hingga SBY


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (23—27  Oktober 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri

Akhirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa (24/10).  Kendati begitu, politisi PDI Perjuangan itu menjamin bahwa pemerintah tak akan represif seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. "Pancasila itu bukan alat pemukul. Pancasila itu bukan alat untuk memberangus ormas. Orang berhimpun dilindungi konstitusi," ujar Tjahjo di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10). Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi UU, pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Pembubaran ormas merupakan tahapan sanksi terakhir yang akan dijatuhkan kepada ormas yang melanggar. Sebelumnya, pemerintah melalui menteri terkait akan memberikan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan. Jika sanksi penghentian kegiatan tak digubris, pemerintah baru akan menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum alias pembubaran.

Anies Baswedan, Gubernur DKI  

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berkomitmen untuk menemui seluruh mantan Gubernur DKI Jakarta. "Semua (mantan Gubernur DKI Jakarta) akan kita temui," kata Anies usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Rabu siang (25/10). Anies pun menegaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama termasuk ke dalam daftar mantan Gubernur DKI Jakarta yang akan ditemui.  Anies mengatakan, dengan bertemu para mantan gubernur DKI Jakarta, maka ia dan Sandi bisa belajar banyak dari para pendahulunya itu. Misalnya pada Rabu ini, Anies-Sandi mendapatkan banyak masukan dari Jokowi terkait pengalamannya memimpin ibukota selama dua tahun.  "Ada pengalaman-pengalaman beliau dalam memimpin, terutama beliau menjelaskan pengalaman dengan birokrasi, pengalaman dengan warga, dengan DPRD," kata Anies. Jokowi juga, lanjut Anies, menekankan pentingnya komunikasi dengan semua pihak tanpa terkecuali. Sebab, komunikasi merupakan kunci untuk memimpin ibukota. "Beliau jelaskan pengalaman beliau ketika menata waduk Pluit, komunikasi menjadi kunci. Juga kasus-kasus yang lain, komunikasi jadi penting," kata Anies.  Dalam pekan ini, Anies juga menemui Wapres Jusuf Kalla, dan BJ Habibie.

Gatot Nurmantyo, Panglima TNI

Pekan ini kita benar-benar mendapat kejutan dengan penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke wilayah Amerika Serikat.  "Kalau dikatakan saya kecewa, saya kecewa," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).  Gatot kecewa karena selama ini dia bersahabat baik dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Dunford, yang mengundangnya ke AS. Akibat peristiwa ini Wakil Duta Besar AS di Indonesia buru-buru menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin (23/10).   "Mereka menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot (sudah diperbolehkan) untuk melanjutkan kunjungannya ke AS," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Presiden. Kemudian pada Kamis (26/10),  Menlu Retno bertemu Duta Besar AS Joseph Robert Donovan membahas isu penolakan Panglima TNI.  Sebelumnya, Rabu (25/10), Kedutaan Besar Amerika Serikat telah mengeluarkan rilis. Di dalam rilis ada delapan elemen yang disampaikan. Pertama, fakta terjadi penundaan penerbangan bagi Jenderal Gatot ke AS. "Yang kedua mereka mengatakan faktor penyebabnya adalah kesalahan administrasi, yang ketiga, kesalahan tersebut cepat diluruskan, yang keempat, saat ini tidak terjadi larangan terbang," kata Retno. Elemen kelima, mereka menyambut baik Jenderal Gatot kalau akan bepergian ke AS. Keenam, mereka menyesalkan, menyesal, dan meminta maaf terhadap ketidaknyamanan ini. Ketujuh, mereka berjanji hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Kedelapan, komitmen AS terhadap kerja sama yang dilakukan dengan Indonesia. Duta besar beberapa kali menyampaikan, "Ini adalah kesalahan, ini kesalahan kita, kami menyesal dan meminta maaf, dan mengulang ini bahwa sudah selesai dan tidak akan terjadi lagi," kata Retno, yang menirukan pernyataan duta besar AS.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan

Prabowo Subianto mengusulkan “revolusi Putih”.  Susi Pudjiastuti  menyodorkan  “Susinisasi”.   Susi Pudjiastuti lebih setuju jika Revolusi Putih yang memiliki arti sosialisasi susu sebagai konsumsi sehari-hari kepada anak-anak tersebut diganti "Susinisasi".  "Susinisasi itu maksudnya makan ikan. Jadi bukan minum susu saja, tapi makan ikan diperbanyak dong," ujar Susi saat berbincang santai dengan wartawan di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (27/10).  "Kalau makan ikan hasil produksi dalam negeri,  diuntungkan nelayan dan sebagainya. Jadi, pilih mana? Ikan dong. Jadi, menurut saya, Revolusi Putih diganti saja dengan 'Susinisasi'," kata Susi, seraya tertawa.  Sebagai catatan,  istilah Revolusi Putih ini sebenarnya sudah digaungkan oleh Prabowo sejak kampanye Pilpres 2014.

Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas  sudah disahkan DPR, Selasa (25/10). Namun, Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video yang diunggahnya ke akun YouTube Demokrat TV menuturkan, pemerintah sudah berjanji untuk merevisi UU Ormas setelah perpu disahkan. "Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji, bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji," ujar SBY, Rabu (25/10).  SBY menambahkan, Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik.  Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janjinya sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya. Namun, Presiden Keenam RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji. "Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas," kata dia. Namun, pada Jumat (27/10) sekitar pukul 14.00 mendadak SBY menemui Jokowi di istana. SBY dan Jokowi berbincang santai di beranda Istana Merdeka.  Momen ini biasa disebut Verranda Talk. Kemudian SBY dan Jokowi kembali masuk ke dalam istana selama satu jam. Sayangnya, tidak ada jumpa pers seusai pertemuan selama satu jam itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×