kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

5 Newsmakers: Dari Amien hingga Agun Gunandjar


Sabtu, 10 Juni 2017 / 05:00 WIB
5 Newsmakers: Dari Amien hingga Agun Gunandjar


Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi

Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa  lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (5—10 Juni 2017) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka selama sepekan.

Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN)

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menegaskan, ia tak takut diusut terkait penyebutan namanya pada sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Amien menyampaikan hal tersebut untuk membantah anggapan bahwa dukungannya kepada Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK sebagai bentuk intervensi karena penyebutan namanya oleh jaksa KPK di persidangan.  "Saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun makin parah. Bukan tebang pilih lagi. Super-diskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK, monggo. Kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran yang membela kebenaran," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).  Amien Rais tengah disorot setelah disebut oleh jaksa KPK menerima aliran dana korupsi alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

Agun Gunandjar Sudarsa, Politisi Partai Golkar

Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan Agun dan tiga wakil ketua pansus lainnya dilakukan dalam rapat yang berlangsung tertutup. "Telah terpilih pimpinan pansus, Ketuanya Pak Agun Gunandjar Sudarsa, Wakilnya Risa Mariska (Fraksi PDI-P), Pak Dossy Iskandar (Hanura) dan Pak Taufiqulhadi (Nasdem)," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin rapat di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Seperti diketahui, Hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agun adalah salah satu anggota DPR yang disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Ia disebut menerima duit sebesar satu juta dollar AS saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR.

Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)

Rabu (7/6), Yudi Latif dilantik sebagai Kepala UKP-PIP oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.  Yudi memastikan, unit yang dipimpinnya berbeda dengan lembaga serupa yang ada di era orde baru. "Kalau BP7 orientasinya lebih penataran-penataran, kalau sekarang dimensi horizonnya lebih luas walaupun sekarang strukturnya lebih ringkas" kata Yudi usai dilantik Jokowi, di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan lain, Yudi mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan mata pelajaran Pancasila kepada peserta didik. "Kita duduk bersama dengan kementerian terkait untuk itu tadi menyusun materi pembelajaran dan metode delivery-nya," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6).

Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM

Isu kriminalisasi ulama semakin menguat. Hal ini, menurut Natalius Pigai, menyebabkan fragmentasi sosial dan terganggunya integrasi nasional. Pigai mengungkapkan hal itu usai pertemuan dengan jajaran pejabat tinggi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6). Pertemuan tersebut menindaklanjuti permintaan dari presidium alumni 212 agar Komnas HAM memfasilitasi mediasi dengan pemerintah. Presidium alumni 212 meminta rekonsiliasi atau perdamaian dengan pemerintah.  Berdasarkan data yagn dimilikinya, Pigai meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi Kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212. Dia menyebut upaya tersebut merupakan langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan. “Namanya juga menyelesaikan secara komprehensif atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM," kata dia.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI

Maraknya kasus persekusi belakangan ini, bagi Fadli Zon, itu tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia. "Hukum tak berjalan atau hanya berjalan sesuai dengan selera penguasa. Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif. Bahkan mengalami krisis kepercayaan," kata Fadli, Rabu (7/6). Menurut Fadli, hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan. "Isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi. Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya," tutur Fadli Zon. Karena itu, Fadli meminta aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. "Sehingga, isu persekusi tidak dikesankan menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×