Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
Dalam sepekan banyak peristiwa terjadi, banyak tokoh pembuat berita yang datang dan pergi. Mungkin saja ada peristiwa lama yang muncul dengan tokoh baru, bisa juga peristiwa baru dengan tokoh lama. Selama sepekan (21—25 Mei 2018) telah terjadi berbagai kemungkinan. Inilah lima newsmakers yang membuat kita tidak bisa berpaling dari mereka.
Ali Mochtar Ngabalin, Politisi Partai Golkar
Eh, tiba-tiba Ali Mochtar Ngabalin dipercaya menjadi tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden (KSP). "Iya betul, saya jadi tenaga ahli utama KSP," kata Ngabalin, Rabu (23/5). Ngabalin mengatakan, ia bertugas di bawah Deputi IV KSP yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Tugasnya adalah mengkomunikasikan berbagai pencapaian pemerintah. Ngabalin menceritakan, awalnya ia dihubungi oleh Staf Khusus Presiden Nico Harjanto. Nico lalu menyampaikan pesan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan mengajak Ngabalin bergabung membantu pemerintah. "Ya saya bilang terima kasih, waktu, tenaga pikiran, ilmu, saya persembahkan ke negara," kata Ngabalin. Ngabalin mengakui bahwa ia sebelumnya kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, ia justru beralasan bersedia masuk ke pemerintahan agar bisa menjadi penyambung antara kepentingan ulama dan pemerintah. Ngabalin menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas barunya sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Saya berkewajiban memberi tahu bahwa pemerintah ini menjalankan tugasnya dengan mulia. Pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi," ujar Ngabalin ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5). Ngabalin sekaligus mengingatkan, apabila rakyat merasakan ada sesuatu kekurangan dalam pemerintah, sebaiknya persoalan itu dirundingkan terlebih dahulu dengan pemerintah. Jangan sampai komunikasi belum dibangun, namun sudah melontarkan cacian, bahkan fitnah.
Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR RI
Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah China untuk mengurangi tenaga kerja asingnya di Indonesia. Hal itu diungkapkan Cak Imin usai menerima Duta Besar China, Xiau Qian, di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/5). "Mereka bilang memang tahap awal saja dibutuhkan tenaga kerja China. Ketika sudah terjadi proses transfer teknologi akan ditarik, itu juga berlaku di semua negara," kata Cak Imin. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia akan mengawal proses tersebut. Pengawasan akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Cak Imin menambahkan, pertemuan dirinya dengan Duta Besar China itu juga mempererat hubungan kedua negara yang selama ini telah terjalin. "Pertemuan ini meningkatkan hubungan Indonesia dengan Tiongkok dalam berbagai aspek," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat
Maraknya aksi terorisme, tidak membuat semua orang turut prihatin. Malah, ada yang menuduh itu sebagai rekayasa. Tapi, bagi Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, rentetan serangan teroris yang terjadi belakangan ini di Tanah Air adalah peristiwa tanpa rekayasa. SBY menilai, tidak ada upaya pengalihan isu seperti yang dilontarkan sebagian pihak. "Serangan teroris beberapa saat lalu nyata. Saya tak latah berkata "ini pengalihan isu", seperti tuduhan sejumlah politisi kpd saya dulu yg "ASBUN"," kata SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Rabu (23/5).
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
Perihal pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Hari Raya ( THR) serta Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan, Fadli Zon menganggap ada motif politik secara implisit. Menurut Fadli Zon, hal itu juga biasa dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saat tahun politik. "Jadi kenaikan ini menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik, lah, biasa. Saya kira pemerintahan-pemerintahan yang lalu juga melakukan hal yang sama," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5). Ia mengatakan, setiap perpres semestinya mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dalam perpres tersebut, Fadli belum melihat pertimbangan tersebut. Menurut Fadli, semestinya dalam memberikan THR, pemerintah mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja honorer yang telah mengabdi kepada negara. Fadli menilai bahwa mereka juga layak memperoleh THR meskipun status pengangkatan kepegawaiannya belum jelas.
Abraham Samad, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Aha, Abraham Samad siap bersaing dengan sembilan bakal calon presiden/wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Abraham yakin ia mempunyai ide dan gagasan yang tidak dimiliki oleh sembilan nama itu. Ide dan gagasan itu sudah ia sampaikan kepada Presiden PKS Sohibul Iman dan sejumlah elite PKS lainnya saat berkunjung ke Kantor DPP PKS, di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (24/5). "Ini kan makanya kita menyampaikan ide dan gagasan. Saya menyampaikan gagasan, ide, yang tidak dimiliki, belum dimiliki oleh calon-calon lain," kata Abraham kepada wartawan usai pertemuan. Setelah pertemuan yang berlangsung tertutup selama satu setengah jam itu, Ketua PKS Sohibul Iman memang menyatakan akan mengajukan nama Abraham Samad ke Majelis Syuro PKS. "Jadi gagasan, ide-ide itu mereka (PKS) akan bisa mengkaji dan melihat. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalaupun nantinya tidak (diusung), ya enggak ada masalah bagi saya," kata Abraham. "Yang penting ide gagasan ini bisa dilaksanakan dengan baik."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
